Suara.com - Jelang kampanye terbuka mulai 24 Maret sampai 13 April mendatang, TNI akan ikut membantu pengamanan selama masa tersebut. Pengerahan anggota TNI nantinya akan disesuaikan berdasarkan tingkat kerawanan di tiap daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Sisriadi mengatakan, TNI sudah melakukan strategi untuk pengamanan kampanye terbuka berdasarkan data tingkat kerawanan daerah dari Bawaslu. Namun menurut Sisriadi, tidak ada daerah yang menjadi prioritas untuk diamankan.
"Kalo pengamanan sudah kita set ya. Berdasarkan kerawanan dari Bawaslu. Pengamanannya sesuai dengan tingkat kerawanannya," ujar Sisradi usai mengikuti apel gabungan TNI-Polri di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019).
Dalam pengamanan di masa kampanye terbuka sampai hari pemungutan suara, TNI berkoordinasi dengan KPU. Koordinasi tersebut dilakukan untuk penambahan pasukan TNI jika memang diperlukan di berbagai daerah.
"Kita tidak mengambil inisatif. Kalau KPU masih masih mampu melakukannya kita amankan biasa, tapi kalau mereka minta TNI untuk minta bantuan logistik, kita bantu," kata Sisriadi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan, ada sebanyak 593.812 jumlah personel gabungan dari unsur TNI-Polri yang akan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu yang digelar pada 17 April 2019 mendatang.
Wiranto pun meminta agar seluruh aparat keamanan bisa bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan damai.
"Ini jumlah besar sekali. Tapi bukan soal cost tapi tanggung jawab kita untuk mengamankan pemilu betul-betul aman, dan semua sudah tergelar dengan berbagai petunjuk dan instruksi dari pimpinan untuk siapa berbuat apa hari ini," ujar Wiranto usai rapat koordinasi pengamanan kampanye terbuka di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).
Baca Juga: Nonton di TV, Rommy Bungkam Soal Uang yang Disita KPK di Ruangan Menag
