Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bakal menyerahkan urusan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kampanye Terbuka ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Kampanye terbuka yang berlangsung dari 24 Maret sampai 13 April ini sudah dinyatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak dihadiri ASN.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Lebih lanjut, ia mengatakan nantinya Panwaslu akan melakukan telaah, pemeriksaan, dan pemanggilan, apabila mendapat laporan adanya keterlibatan ASN di kampanye terbuka.
"Tugasnya ada pada Panwas. Silahkan Panwas lakukan telaah, koreksi, pemanggilan, pengadilan sesuai ketentuan undang-undang yang ada," ujar Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).
Tjahjo mengakui dalam menangani keterlibatan ASN saat rapat umum, pihaknya atau Kemendagri akan terbuka. Termasuk, komisi ASN yang dinaungi Kemendagri juga akan kooperatif dalam membantu pengawasan ASN yang terlibat di kampanye terbuka.
"Kami dari pihak kemendagri, dari pihak ASN saya kira terbuka. Kita akan bantu," kata Tjahjo.
Sebelumnya, Bawaslu RI melarang ikut hadir atau berpartisipasi dalam kampanye terbuka dua pasangan peserta Pilpres 2019, baik rapat umum Jokowi – Maruf Amin maupun Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pelarangan itu berdasarkan aturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Bahkan, PNS juga tetap dilarang ikut kampanye terbuka meskipun diselenggarakan pada hari libur.
"ASN) tak boleh berpihak. ASN tak boleh mengikuti kampanye terbuka. Sabtu - Minggu atau libur juga tidak boleh," ujar Bagja di Kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).
Baca Juga: Mengutil Jam Mewah di Bandara, Eks Pilot Wings Air Ternyata Klepto
