Sandiaga Bantah BPN Bagi-bagi Jatah Kursi Menteri Sebelum Menang

Suara.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno membantah Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga bagi-bagi kursi menteri sebelum menang Pilpres 2019. Sandiaga membantah sendiri omongan Hashim Djojohadikusumo soal hal itu.

Sandiaga menyatakan jika BPN Prabowo - Sandiaga belum melakukan pembicaraan terkait itu.

"Tentunya saya tidak ingin berkomentar atas statement Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) tapi akan saya sampaikan bahwa belum ada pembicaraan itu sama sekali, dan untuk baik partai yang di seberang, atau partai yang belum tersebut. Siapa pun bisa duduk dalam kabinet Prabowo-Sandi,” ujarnya saat kampanye di Pontianak, Selasa (2/4/2019).

Sandiaga menegaskan, bahwa kabinet yang disusun Prabowo - Sandiaga nantinya akan menganut prinsip meritokrasi atau sistem yang menekankan kepada kepantasan atau kelayakan seseorang menduduki posisi atau jabatan tertentu.

"Prinsip ini menganut kepercayaan siapa pun yang berprestasi dan yang terbaik akan diberikan kesempatan membangun Indonesia. Karena ini bukan tentang Prabowo bukan tentang Sandi, bukan tentang partai partai. Tetapi tentang membangun Indonesia adil makmur," kata Sandiaga.

Lanjutnya lagi, saat ini dibutuhkan seluruh elemen bangsa yang memiliki kecintaan, memiliki prestasi, dan memiliki hati dan akhlak untuk membangun bersama sama. Yang pastinya, saat ini Prabowo-Sandi hanya akan fokus pada 17 April 2019 mendatang. Namun, nantinya Sandi pun ingin merangkul tim Jokowi untuk masuk kabinet jika sosok tersebut berniat membangun bangsa.

"Tapi kita sudah harus sampaikan tokoh-tokoh yang akan bergabung dengan Prabowo - Sandi jika Allah memberikan amanah ini adalah tokoh terbaik bangsa, apa pun. Mungkin dia sebagai pendukung Pak Jokowi sekarang, mungkin dari partai yang tidak mengusung kita, tapi kalau dia betul betul yang terbaik kita akan berikan kesempatan," katanya lagi.

Terkait perihal lain di kesempatan itu Sandiaga juga memaparkan bahwa untuk mengurangi pengangguran yang didominasi usia muda yang mencapai 61 persen dari jumlah pengangguran di Indonesia, salah satu yang harus didorong adalah wisata budaya dan UMKM.

"Untuk sektor UMKM dan pengusaha pemula lainnya dirinya dan Prabowo sudah komitmen untuk menggratiskan pajak selama 2 tahun. Bersama pemerintahan Prabowo-Sandi kami sudah komit untuk menggratiskan pajak di 2 dua) tahun pertama untuk pengusaha pemula," jelas dia. (Antara)