Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa optimis soal kebijakannya memerluas cakupan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk guru, purnawirawan TNI, dan Polri, hingga mantan Presiden tidak akan mengurangi pendapatan pajak DKI Jakarta. Ia melihat pendapatan pajak Jakarta masih aman.
Anies mengatakan pendapatan pajak Jakarta masih aman meskipun banyak golongan masyarakat baru yang mendapatkan pembebasan PBB.
"Insyaallah pendapatan Jakarta aman, bahkan potensi pajak kita masih besar karena itu lah kenapa fiscal cadaster ini penting," kata Anies di Dinas Teknis, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).
Fiscal cadaster sendiri secara sederhana dapat diartikan pendataan bagi wajib pajak tanah yang ada di suatu wilayah. Dengan program ini, Anies yakin masyarakat Jakarta semakin rajin membayar wajib pajak.
"Program ini amat penting. Karena kita akan memiliki data yang lengkap mengenai bukan hanya PBB, tapi juga pajak-pajak yang lain. Jadi Fiscal Cadaster ini penting sekali," jelas Anies.
"Sebagai contoh kalau ada gedung dibangun 20 lantai, 1 lantai itu 1000 meter maka kita akan langsung ada potensi pendapatan 20 ribu dari lantai bangunannya. Ini yang ingin kita dorong terus di Jakarta jadi harapannya kita tidak kehilangan potensi pajak," ucap Anies mencontohkan.
Fiscal Cadaster ini dilakukan berkat kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), dan Asian Development Bank (ADB).
