Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan rencana pemindahan Ibu Kota negara tidak pernah diputus oleh presiden sebelum dirinya. Rencana pemindahan Ibu Kota negara, menurut Jokowi sudah ada sejak era orde lama, Soekarno.
Hal itu dikatakan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
"Gagasan pemindahan ibu kota sudah lama sekali muncul, sejak era presiden Soekarno sampai di setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ujar Jokowi saat memimpin rapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan pembahasan rencana pemindahan ibu kota, tidak boleh hanya berpikir jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit. Namun kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota harus juga memikirkan kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global.
"Ketika kita sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis. Beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. contohnya banyak sekali Korea Selatan, Brasil, dan lain-lain. Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," ucap dia.
Lebih lanjut, kata Jokowi pemindahan ibu kota harus membutuhkan persiapan yang matang dari semua aspek. Namun ia meyakini, jika semua aspek disiapkan rencana pemindahan ibu kota bisa diwujudkan.
"Memindahkan ibu kota membutuhkan persiapan yang matang, detail, baik dari sisi fee dan lokasi yang tepat. Termasuk memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan juga soal pembiayaan. Saya meyakini jika kita persiapan dari awal maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," tandasnya.
Dalam ratas, hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu,Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan lainnya.
TERPOPULER
