Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memastikan tak akan membelot dari Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meski sempat bertemu dengan Capres petahana Joko Widodo di Istana Bogor, menjelang hari buruh internasional atau May Day.
Said menegaskan pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan sikap politik KSPI pada Pilpres 2019. Bahkan, dia menyebut, KSPI telah melakukan kontrak politik dengan Prabowo melalui Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura) yang diajukan para buruh. Karena itu, Said merasa buruh berkewajiban mengawal suara Prabowo yang berdampingan dengan Cawapres Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
"KSPI sudah menandatangani kontrak politik dengan pak Prabowo melalui sepultura setahun lalu, sehingga lami berkepentingan pengawalan suara pak Prabowo sebagai Pilpres dinanti rekapitulasi manual KPU," ujar Said di Hotel Mega Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat (29/4/2019).
Pertemuan Said dengan Jokowi bertujuan untuk membahas revisi PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pertemuan itu dikatakan Said diinisiasi oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan dihadiri oleh perwakilan enam serika buruh. Tujuannya sebagai tindak lanjut dari janji kampanye Jokowi di Bandung, basis massa KSPSI.
Said menganggap peraturan itu menjadikan upah buruh kecil dan ia ingin mencabut PP tersebut. Namun Said menyatakan Jokowi sudah sepakat untuk merevisi PP itu melalui pertemuan dengan para aktivis buruh itu.
"Saya hadir khusus revisi PP nomor 78. Pertemuan dengan Presiden Jokowi, Jumat lalu yang diinsiasi oleh saudara, sahabat saya Andi Gani dari KSPSI. Pak Jokowi setuju revisi sesuai dengan janji kampanyenya pada waktu itu dihadapan buruh yang dipimpin Andi Gani," jelas Said.
