Suara.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengusulkan ibu kota baru difungsikan hanya untuk pusat pemerintahan.
Hal ini dikatakan Bambang dalam paparan Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi yang membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
"Usulan kami untuk ibu kota ini yang diposisikan adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian lembaga, legislatif, parlemen MPR DPR DPR, kemudian yudikatif, kehakiman kejaksaan MK dan seterusnya, kemudian keamanan TNI Polri, serta kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia," ujar Bambang dalam ratas.
Sementara kata Bambang, fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri tetap berada di Jakarta.
"Fungsi jasa keuangan, perdagangan, dan industri tetap di Jakarta, misalkan BI, OJK, BKPM tetap di Jakarta. Ini konsep yang coba kita tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain," kata dia.
Bambang menyebut hal yang akan dituju dari ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan.
Sementara kotaJakarta, kata Bambang, tetap menjadi pusat bisnis bahkan menjadi pusat bisnis yang levelnya regional, asia tenggara.
"Dan kemudian momen pemindahan ibukota ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kementerian lembaga, sehingga untuk bapak Kemenpan ini adalah saat yang baik untuk melakukam resizing dari ASN itu sendiri," ucap dia.
Baca Juga: Polhukam Mulai Nilai Palangka Raya Jadi Ibu Kota Negara Gantikan Jakarta
