Suara.com - Presiden Jokowi telah memutuskan Ibu Kota Indonesia akan dipindah ke luar Pulau Jawa. Alasannya, Pulau Jawa kekinian sudah padat penduduk.
Namun, pemindahan ibu kota itu memakan biaya yang begitu besar. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota ini memakan biaya sekitar Rp 446 Triliun.
Lantas darimanakah sumber dana pemindahan Ibu Kota tersebut?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemindahan ibu kota harus direncanakan secara matang, sehingga tahu berapa anggaran yang akan dikeluarkan.
"Jadi untuk saat ini kami akan menunggu sampai perencanaan itu matang. Kalau sudah, estimasi anggarannya akan jauh lebih akurat. Baru kami pikirkan bagaimana teknis untuk pembiayaannya," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).
Kendati demikian, Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara belum bisa memastikan dana tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Pasalnya, saat ini APBN 2020 masih direncanakan.
Akan tetapi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berusaha untuk mencari pembiayaan lain untuk pemindahan ibu kota tersebut.
"Untuk UU APBN 2020 kan sekarang ini sedang direncanakan. Jadi nanti lihat Bappenas, Menteri PUPR sudah melihat dari pengalaman negara-negara lain di dunia, ada modus-modus atau cara-cara di dalam pembiayaan yang berbeda-beda," tutur dia.
Baca Juga: Kata Diplomat soal Ibu Kota Indonesia Akan Pindah, Bukan Lagi di Jakarta
