Suara.com - Ketua Majelis Ulama Indonesi (MUI) Maruf Amin mengklaim lembaga yang dipimpinnya tidak akan ikut mengambil peran politik dalam hal teknis terkait Pemilu 2019. Maruf menyebut MUI tidak masuk jika nantinya ada sengketa Pemulu.
"Ya kami mengendalikan supaya MUI tidak ikut mengambil peran politik soal teknis pemilu. Tidak masuk dalam wilayah yang dipersengketakan," ujar Maruf usai rapat mingguan di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Selain menjabat Ketua MUI, Ma'ruf diketahui merupakan Cawapres nomor urut 01 pendamping Capres petahana Jokowi.
"MUI sudah buat keputusan, bahwa segala sesuatunya supaya dijalankan sesuai peraturan, sesuai prosedur, menunggu KPU," kata Ma'ruf.
Maruf mengatakan jika nantinya ada permasalahan terkait pemilu atau temuan dugaan kecurangan bisa disampaikan langsung ke lembaga penyelenggara pemilu ataupun ke Mahmakah Konstitusi.
"Kemudian kalau ada persoalan dibawa ke Bawaslu, kalau tidak ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan aturan yang ada. Konstitusi," ucap Ma'ruf.
Terkait rapat mingguan di MUI kali ini, Maruf mengatakan pihaknya membahas soal persiapan rapat kerja nasional.
"Rencana rencana rapat kerja nasional laporan kegiatan, rumah sakit di palestina. Ya rutin. Pokoknya MUI berjalan sesuai dengan programnya," tandasnya.
TERPOPULER
