Trump Mau 'Palak' Mahasiswa Asing yang Ingin Kerja di Amerika Rp1,8 Miliar

Suara.com - Mengejar karier di Amerika Serikat selepas menuntaskan studi pendidikan tinggi tampaknya akan membutuhkan biaya yang jauh lebih fantastis.

Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah imigrasi baru yang sangat ketat, yakni rencana pengenaan biaya sebesar 100.000 dolar AS atau setara dengan Rp1,8 miliar bagi setiap mahasiswa internasional yang berniat tinggal dan bekerja di negeri Paman Sam setelah lulus kuliah.

Wacana kebijakan bernilai fantastis tersebut pertama kali diungkap ke publik melalui laporan investigatif surat kabar harian The Wall Street Journal (WSJ) pada Kamis waktu setempat.

Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber internal di lingkaran pemerintahan, pembahasan tarif ini masih berada di tahap kajian intensif pada tingkat Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS).

Hingga saat ini masih terdapat tanda tanya besar apakah pihak Gedung Putih akan benar-benar memberikan lampu hijau untuk memberlakukan aturan kontroversial tersebut.

Selain kepastian persetujuan dari tingkat kepresidenan, aspek teknis mengenai mekanisme pembayarannya pun masih menyisakan ruang ketidakpastian.

Otoritas terkait belum menyepakati secara final apakah beban pungutan sebesar Rp1,8 miliar itu akan dibebankan langsung ke kantong pribadi sang lulusan mahasiswa asing, atau wajib ditanggung oleh perusahaan serta entitas bisnis AS yang menjadi sponsor pekerjaan mereka.

Apabila regulasi ini nantinya disahkan, skema penarikan biaya akan diintegrasikan langsung ke dalam jalur Program Pelatihan Praktis Pilihan atau yang lebih dikenal dengan Optional Practical Training (OPT).

Selama beberapa dekade terakhir, program OPT menjadi pintu gerbang utama bagi ratusan ribu mahasiswa asing yang telah menyelesaikan sarjana atau pascasarjana di berbagai universitas Amerika Serikat untuk bekerja secara legal menggunakan visa pelajar dengan durasi masa kerja hingga tiga tahun, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.

Laporan harian bisnis tersebut turut memaparkan skala besarnya ketergantungan tenaga kerja asing pada jalur ini. Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat sebanyak 419.000 mahasiswa asing di seluruh penjuru Amerika Serikat memanfaatkan fasilitas program OPT guna meniti karier profesional di berbagai sektor industri vital.

Penerapan biaya tinggi ini diprediksi bakal memicu gempa susulan yang mengguncang dua pilar utama ekonomi Amerika Serikat, yakni institusi pendidikan tinggi serta sektor industri teknologi tinggi.

Bagi universitas dan kampus-kampus di AS, keberadaan mahasiswa internasional bukan sekadar memperkaya keberagaman akademik, melainkan sumber pendapatan vital yang dapat diandalkan karena tingginya biaya kuliah yang mereka bayarkan dibandingkan mahasiswa domestik.

Di saat yang sama, raksasa teknologi di kawasan Silicon Valley hingga institusi keuangan raksasa di Wall Street juga terancam menghadapi kesulitan dalam merekrut talenta global terbaik.

Selama ini, korporasi-korporasi besar tersebut sangat bergantung pada lulusan asing untuk mengisi posisi-posisi strategis yang berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, hingga analisis finansial kuantitatif.

Rencana pengenaan biaya Rp1,8 miliar ini seolah menjadi kelanjutan dari serangkaian kebijakan imigrasi agresif yang digencarkan oleh pemerintahan Presiden Trump.

Pada awal bulan ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah lebih dulu mengumumkan langkah pembatasan ketat terkait durasi masa berlaku visa untuk sejumlah kategori kunjungan jangka panjang, termasuk jurnalis asing, mahasiswa internasional, hingga peserta program pertukaran budaya dan akademis.

Tekanan bertubi-tubi dari kebijakan pengetatan imigrasi tersebut bahkan telah menunjukkan dampak nyata di lapangan. Laporan dari surat kabar The Washington Post pada bulan lalu mengungkapkan bahwa banyak perguruan tinggi dan universitas di AS mulai bergulat dengan tekanan finansial yang serius.

Penurunan tren pendaftaran mahasiswa internasional—yang terimbas oleh ketakutan akan kebijakan keimigrasian yang semakin ketat dan tidak menentu—membuat sejumlah lembaga pendidikan tinggi terpaksa meninjau ulang anggaran operasional mereka.