Suara.com - Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta yang dibentuk Anies Baswedan akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/5/2019). Tim tersebut akan berkonsultasi ke KPK terkait swastanisasi air Ibu Kota.
Anies mengatakan, tim itu ingin berkonsultasi perihal proses pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta yang selama ini diurus oleh dua perusahaan swasta yakni PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.
"Tim Tata Kelola Air ada pertemuan dengan KPK didasarkan undangan dari KPK menyangkut laporan dari masyarakat. Saya sampaikan kepada tim tata kelola air ini agar proses pengambil alihan ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang benar, tidak merugikan negara dan tidak merugikan kepentingan umum," kata Anies di Auditorium Gedung PKK Melati Jaya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).
Sementara itu, Dirut PAM Jaya DKI Jakarta Priyatno Bambang mengatakan tim itu akan meminta rekomendasi dari KPK terkait proses yang sudah berjalan sejauh ini.
"Nanti dijelasin dari tim evaluasi rekomendasi yang kemarin gimana. Prosesnya yang sekarang kaya apa," kata Bambang di Balai Kota, Kamis (9/8/2019) kemarin.
Untuk diketahui, hingga saat ini proses pengambil alihan pengelolaan air bersih dari swasta ke Pemprov DKI sedang berusaha mencapai Head of Agreement (HoA) dari PT Palyja yang belum juga setuju melepas pengelolaan air ke Pemprov DKI.
Sementara Pemprov DKI sudah mencapai kesepakatan HoA dengan PT Aetra yang disepakati oleh Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo dan Direktur Utama Aetra Edy Hari Sasono pada Jumat (12/4/2019) lalu.
Desakan untuk memutus keterlibatan swasta dalam pengelolaan air di Jakarta asalnya datang dari Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).
TERPOPULER
