Waketum Gerindra Usir Demokrat dari Koalisi Prabowo - Sandiaga

Reza Gunadha, Ria Rizki Nirmala Sari

Jum'at, 10 Mei 2019 | 18:30 WIB
Waketum Gerindra Usir Demokrat dari Koalisi Prabowo - Sandiaga
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono. (suara.com/Lili Handayani)

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan Partai Demokrat keluar dari koalisi partai pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Ia juga meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajarannya untuk tidak bersikap seperti serangga undur-undur.

Arief menyampaikan kepada Demokrat agar bersikap tegas, apabila memang ingin keluar dari koalisi. Menurutnya, Partai Demokrat tidak perlu menunjukkan sikap ogah-ogahan dalam mendukung Prabowo – Sandiaga.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil Makmur, jangan elitenya dan ketum kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala. Monggo keluar saja deh," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/5/2019).

Lagipula menurutnya, Partai Demokrat tidak memiliki efek elektoral saat menjadi salah satu partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiag. Arief menyebutkan Demokrat malah membuat elektoral Prabowo – Sandiaga merosot.

"Wong enggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo - Sandiaga kok selama ini. Malah menurunkan suara loh," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat blak-blakan menegaskan bakal mengakhiri kerja sama dalam koalisi partai pendukung Prabowo – Sandiaga kalau KPU menyatakan Jokowi – Maruf Amin pemenang Pilpres 2019.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, hal tersebut dilakukan karena partainya memunyai kewajiban mengawal pemerintahan.

"Kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi berakhir, karena pilpres juga berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

baca juga

Ferdinand mengatakan, sikap Partai Demokrat akan ditentukan setelah KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei.

Setelahnya, kata dia, Demokrat akan mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja yang menyokong Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.

Hal tersebut, akan dibahas dalam rapat majelis tinggi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau Jokowi mengajak kami, akan dipertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin SBY. Kalau tidak diajak, enggak mungkin juga kami masuk ke pemerintahan,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, Abdul Kadir Karding membuka peluang bagi Partai Demokrat dan PAN untuk bergabung.

Karding mengatakan, dari semua partai pendukung dan pengusung Prabowo – Sandiaga, kemungkinan besar yang terlebih dahulu merapat ke Jokowi adalah Partai Demokrat dan PAN.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ferdinand: Untung Bang Sandi Bukan Orang Demokrat

Ferdinand: Untung Bang Sandi Bukan Orang Demokrat

News | Jum'at, 10 Mei 2019 | 13:38 WIB

SBY Dituding Ingin Gagalkan Prabowo Nyapres, Begini Jawaban Partai Demokrat

SBY Dituding Ingin Gagalkan Prabowo Nyapres, Begini Jawaban Partai Demokrat

News | Jum'at, 10 Mei 2019 | 13:32 WIB

Andi Arief Minta Kader PD Tak Tanggapi Para Sumbu Pendek, Sindir Siapa?

Andi Arief Minta Kader PD Tak Tanggapi Para Sumbu Pendek, Sindir Siapa?

News | Kamis, 09 Mei 2019 | 20:04 WIB

Eggi Sudjana Tersangka, Cuit Ruhut Sitompul: Bakal Menyusul Lainnya

Eggi Sudjana Tersangka, Cuit Ruhut Sitompul: Bakal Menyusul Lainnya

News | Kamis, 09 Mei 2019 | 12:14 WIB

Partai Demokrat Beralih Ke Koalisi Jokowi, BPN: Tidak Mau Berandai-Andai

Partai Demokrat Beralih Ke Koalisi Jokowi, BPN: Tidak Mau Berandai-Andai

News | Selasa, 07 Mei 2019 | 21:40 WIB

Terkini

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

Bogor | Rabu, 16 September 2026 | 22:21 WIB

Dari Laundry Hingga BRILink Agen Mekaar, Kisah Hernawati Dorong Inklusi Keuangan di Kaltim

Dari Laundry Hingga BRILink Agen Mekaar, Kisah Hernawati Dorong Inklusi Keuangan di Kaltim

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:20 WIB

QRIS Menembus Warung hingga Minimarket, Pembayaran Digital Makin Jadi Kebiasaan

QRIS Menembus Warung hingga Minimarket, Pembayaran Digital Makin Jadi Kebiasaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:20 WIB

×