Suara.com - Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mendesak agar pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta menyusul adanya demonstran yang tewas diduga tertembak saat bentrok dengan polisi di sejumlah titik di Jakarta.
Bentrokan di beberapa lokasi itu buntut dari aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu RI pada Selasa (21/5/2019) malam.
"Pertama, kami minta pemerintah usut buat tim pencari fakta adanya yang masa aksi yang meninggal dunia," kata Jumhur di Rumah Perjuangan Prabowo-Sandiaga, di Menteng, nomor 36, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).
Dia mengklaim, para pendemo yang menggelar unjuk rasa di Bawaslu dengan tuntutan adanya kecurangan Pemilu 2019 itu berlangsung super damai.
"Kami akan tetap melakukan aksi yang damai bahkan super damai. Dan tanpa kekerasan bersama rakyat di seluruh indonsesia khusunya di jakarta se agai bentuk perjuangan penegakan keadilan san menolak pemilu curang ter struktur, sistematis, masif dan brutal," ujar Jumhur.
Jumhur mendesak agar aparat menghentikan sikap represif terhadap masa aksi yang melakukan hak sebagai warga Indonesia dalam menyampaikan pendapat.
"Meminta kepada aparat tidak berlaku represif kepada rakyat yang akan memperjuangkan hak konstitusionalnya. Serta tidak menghalang- halangi masyarakat datang dari luar kota untuk menyampaikan aspirasinya," tegas Jumhur
Terakhir, Jumhur meminta pula pemerintah untuk turut mengusut dengan membentuk tim oencari fakta dalam kasus meninggal masal ratusan petugas KPPS dalam pemilu serentak 2019.
Dalam konferensi pers tersebut, turut dihadiri oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli dan petinggi ormas Pembina Front Pembela Islam (FPI).
Baca Juga: Tewas di Markas FPI, Ayah: Insyaallah Anak Saya Mati Syahid
