Soal Seleksi Capim KPK, Saut Situmorang: Itu Enggak Bisa Diatur-atur

Dwi Bowo Raharjo, Welly Hidayat

Rabu, 12 Juni 2019 | 15:42 WIB
Soal Seleksi Capim KPK, Saut Situmorang: Itu Enggak Bisa Diatur-atur
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberi keterangan saat konferensi Pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pejabat Kementerian umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (30/12). [Suara.com/Fakhri Hermansyah]

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan setiap proses seleksi calon pimpinan KPK, kemampuan Capim akan diuji. Saut meyakini calon tersebut tidak bisa meminta bantuan dari pihak lain jika sudah berhadapan dengan penguji atau pansel KPK.

Saut menyebut capim KPK yang terpilih nantinya karena memang memiliki kemampuan dan mumpuni hingga sanggup melakukan pemberantasan korupsi.

"Itu enggak bisa atur-atur. Psikotes enggak diatur-atur, paling enggak sampai angka 48 besar (seleksi capim KPK) itu murni otak yang bersangkutan dengan hasil psikotes," kata Saut di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat mengikuti seleksi pimpinan KPK jilid IV periode 2015-2019. Saut menyebut hal itu memang murni dari kemampuan masing-masing capim.

"Untuk masuk ke DPR itu kan kalau 10 angka (capim KPK) diajakan, nantinya memilih lima jabatan. Jadi menuju 48 itu pengalaman saya sudah murni hasil yang bersangkutan," ujar Saut.

Selain itu, Capim KPK juga harus bisa membuat power point sendiri bermaterikan pemberantasan korupsi. Itu pun masih tahap seleksi yang sudah masuk tahap 48 besar capim KPK.

"Bayangin anda harus lebih bisa bikin Powerpoint sendiri, otak anda sendiri ya kan. Enggak biasa bikin power point, calon-calon sibuk. Jadi sampai 48 (besar capim) pengalaman saya itu sendiri," kata Saut.

Capim KPK yang sudah masuk seleksi sampai ke DPR sudah berganti proses seleksi. Namun, Saut tidak menjelaskan secara rinci.

"Untuk ke DPR mungkin pasti sudah tidak perhitungan-perhitungan," tutup Saut.

baca juga
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih usai bertemu pimpinan KPK di gedung KPK, Rabu (12/6/2019). (Suara.com/Welly Hidayat)
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih usai bertemu pimpinan KPK di gedung KPK, Rabu (12/6/2019). (Suara.com/Welly Hidayat)

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK jilid V, Periode 2019-2024.

Penetapan anggota Pansel KPK tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yang telah ditandatangani Jokowi pada Jumat (17/5/2019).

Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019.

Pansel Capim KPK 2019-2023 dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua.

Siang tadi, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK, Jilid V mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk meminta masukan dan rekam jejak bagi peserta yang ingin mencalonkan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

3 Pimpinan KPK Diminta Maju Lagi Jadi Capim KPK

3 Pimpinan KPK Diminta Maju Lagi Jadi Capim KPK

News | Rabu, 12 Juni 2019 | 12:55 WIB

Pansel KPK Minta Masukan Rekam Jejak Capim KPK ke Agus Rahardjo Cs

Pansel KPK Minta Masukan Rekam Jejak Capim KPK ke Agus Rahardjo Cs

News | Rabu, 12 Juni 2019 | 12:26 WIB

Pengembangan Kasus BLBI, KPK Tetapkan Bos BDNI dan Istri Sebagai Tersangka

Pengembangan Kasus BLBI, KPK Tetapkan Bos BDNI dan Istri Sebagai Tersangka

News | Senin, 10 Juni 2019 | 17:29 WIB

Saut Sumbang Sepeda Kesayangan ke Novel, KPK: Semoga Jokowi Tepati Janjinya

Saut Sumbang Sepeda Kesayangan ke Novel, KPK: Semoga Jokowi Tepati Janjinya

News | Senin, 03 Juni 2019 | 15:20 WIB

BW Sebut ada Korupsi Politik Pilpres 2019, Ini Respons KPK

BW Sebut ada Korupsi Politik Pilpres 2019, Ini Respons KPK

News | Senin, 27 Mei 2019 | 20:46 WIB

Terkini

Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional

Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 11:07 WIB

Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!

Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 11:03 WIB

Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan

Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 10:57 WIB

Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik

Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 10:50 WIB

Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik

Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 10:46 WIB

Diplomasi AS - Iran Memanas, Utusan Donald Trump Kejar Kesepakatan Damai di Qatar

Diplomasi AS - Iran Memanas, Utusan Donald Trump Kejar Kesepakatan Damai di Qatar

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 10:27 WIB

Putusan MK Soal Pilkada Langsung Dinilai Beri Kepastian Hukum, Ini Alasannya

Putusan MK Soal Pilkada Langsung Dinilai Beri Kepastian Hukum, Ini Alasannya

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 10:06 WIB

Prabowo Beri Kenaikan Pangkat Kehormatan untuk Purnawirawan Polisi, Termasuk Mantan Ajudan Soekarno

Prabowo Beri Kenaikan Pangkat Kehormatan untuk Purnawirawan Polisi, Termasuk Mantan Ajudan Soekarno

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 09:21 WIB

Lalu Lintas Tol Jakarta Pagi Ini Semrawut, Kecelakaan Beruntun hingga Contraflow Picu Kemacetan

Lalu Lintas Tol Jakarta Pagi Ini Semrawut, Kecelakaan Beruntun hingga Contraflow Picu Kemacetan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 09:04 WIB

Prabowo Beri Hormat ke Jokowi di HUT ke-80 Bhayangkara

Prabowo Beri Hormat ke Jokowi di HUT ke-80 Bhayangkara

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 08:38 WIB

×