Suara.com - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut kalau pun Calon Presiden Joko WIdodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto bertemu, itu bukan pertemuan untuk rekonsiliasi pasca Pemilu Presiden atau Pilpres 2019. Pertemuan itu diartikan sebagai perbincangan biasa antar tokoh.
Wiranto mendukung rencana pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk mewujudkan kondisi bangsa dan negara lebih damai setelah pilpres.
"Bukan rekonsiliasi (tapi) perbincangan, komunikasi. Ya boleh saja, kami hormati, kan negeri ini negeri yang memang mengharapkan semua permasalahan dapat terselesaikan dengan musyawarah mufakat," kata Wiranto di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Wiranto bersyukur jika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto untuk membicarakan rencana pertemuan dengan Joko Widodo.
Namun dia mengaku akan melakukan konfirmasi kepada Budi Gunawan terkait kebenaran pertemuan pendahuluan itu karena informasi itu baru didapatkan dari media sosial.
"Saya mau tanya BIN dulu. Saya informasi dapat dari medsos," katanya.
Wiranto mengharapkan apabila terjadi maka pertemuan tersebut akan memperbaiki situasi politik dan bangsa.
"Kita ini kan negara yang rakyatnya punya kultur yang baik, kebiasaan dan adat yang baik. Lebih baik kita selesaikan dengan cara mufakat, musyawarah. Kalai rusuh, ada konflik yang rugi siapa? Kita semua rugi," katanya.
Mantan Panglima ABRI (TNI) itu juga menyinggung ada tokoh yang mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi tapi hingga berakhir ricuh.
Baca Juga: Jawab Isu Deal-dealan Kursi Menteri, Gerindra: Prabowo Tidak Butuh Jabatan
"Setelah masyarakat dengan pendemonya terjadi benturan, di mana dia? Di depan dia? Tidak ada, hilang dia. Makanya saya katakan, tokoh seperti itu pengecut," katanya.
