Suara.com - Pengamat politik Sebastian Salang menilai isu Partai Gerindra gabung ke koalisi parpol pengusung Jokowi - Maruf Amin sulit terwujud. Sebab partai yang diketuai Parabowo Subianto itu memiliki sejumlah pertimbangan.
Sebastian menyebut salah satu yang akan dipertimbangkan Gerindra adalah keinginan pendukungnya dan pertimbangan Pemilu berikutnya.
"Untuk bergabung ke koalisi (Jokowi-Ma'ruf) tentu saja tidak mudah juga, karena Gerindra punya pertimbangan kalau gabung ke koalisi sekarang," ujar Sebastian dalam diskusi bertajuk "Sesudah MK : Silahturahmi atau Negosiasi" di kantor Formappi, Jakarta, Jum'at (28/6/2019).
"Nanti apakah kata pendukung (kalau Gerindra gabung Jokowi), ini pertimbangan parpol, pertimbangan pemilu berikutnya, ini ada efek politik, kalau pilihan itu diambil Gerindra, apakah ada untungnya?," lanjut dia.
Ia kemudian menuturkan, Jokowi dan Partai Gerindra pasti memiliki kalkulasi tersendiri terkait hal tersebut. Sedangkan Jokowi kata Sebastian, juga harus berkonsultasi dengan partai koalisi pendukung.
Sebastian mengatakan koalisi Jokowi - Maruf pasti akan mempertimbangkan manfaat merapatnya Partai Gerindra ke koalisi. Sehingga tidak mudah bagi Jokowi untuk meyakinkan partai koalisi soal wacana bergabungnya Partai Gerindra.
"Ya secara politik partai pendukung 01, berharap ketika menang dapat jatah menteri, hitung- hitungannya gitu. Kalau ditambah koalisi 02 tentu mengurangi jatah kabinet. Maka penting dibicarakan, idealnya politik kita dibangun argumentasi dan penjelasan rasional," ucap dia.
Terkait isu Demokrat dan PAN yang juga dikabarkan akan bergabung dengan koalisi partai politik, ia menilai tidak salah. Pasalnya oposisi yang bergabung dengan partai pemenang Pilpres sudah biasa.
"Yang tadinya oposisi jadi gabung dengan partai pemenang itu biasa. Memang koalisi kita di Indonesia tidak dibangun dengan ikatan solid dan kuat ada kesan koalisi yang dibangun itu koalisi jangka pendek, kepentingan usung presiden dan setelah itu bisa tercerai berai, yang kalah bisa
gabung ke yang menang," tandasnya.
Baca Juga: BW Sebut Hakim MK Tak Lakukan Judicial Activism, Tim Hukum Jokowi: Keliru!
