Suara.com - Wakil Presiden terpilih Maruf Amin mengaku nyaman menggunakan sarung meskipun dirinya akan menjadi Wakil Presiden Indonesia. Dalam aturan yang berlaku, tidak ada peraturan yang melarang pimpinan negara mengenakan sarung.
Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah menjelaskan bahwa acara diplomatik secara khusus terdapat standar pakaian yang harus dikenakan seperti pakaian Pakaian Sipil Lengkap (PSL), pakaian nasional, informal, dan casual. Namun, untuk pakaian pimpinan negara menurutnya bisa disesuaikan secara fleksibel.
"Kalau secara diplomatik standarnya ada formal/ PSL, pakaian nasional, informal dan casual. Untuk acara resmi kenegaraan sarung belum, tidak termasuk. Tetapi bisa saja lebih fleksibel, misalnya bawahan sarung atasnya jas warna gelap," jelas Husain kepada Suara.com, Kamis (4/7/2019).
Sejauh pengetahuan Husain, banyak kepala negara juga yang mengenakan pakaian tradisional saat menghadiri acara diplomatik. Sebut saja Raja Arab Saudi yang sering mengenakan pakaian panjang berwarna putih dan disebut dengan thawb.
"Ada juga kan kepala atau pejabat pemerintahan seperti Myanmar yang memakai pakaian layaknya sarung atasnya jas tutup," ujarnya.
Lebih lanjut Husain melihat tidak masalah kalau Maruf Amin mengenakan sarung saat bekerja menjadi wapres. Ia juga berharap Maruf Amin tidak mengubah gaya berpakaiannya hanya karena menjabat sebagai wapres.
"Mudah-mudahan beliau tidak mengubah stylenya. Tetap saja seperti saat ini setelah beliau resmi menjabat sebagai wapres," tandasnya.
Untuk diketahui, Maruf Amin mengenakan jas berwarna abu-abu, sarung bercorak batik etnik berwarna hitam dan peci hitam saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). Maruf Amin mengaku masih nyaman mengenakan sarung meskipun nantinya akan berstatus orang nomor dua di Indonesia.
"Lihat nanti saja, sampai hari ini saya masih pakai sarung sebelum dilarang pakai sarung," kata Maruf Amin usai berbincang dengan JK.
TERPOPULER
