Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai ketiadaan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta selama ini sebagai kerugian besar bagi warga Jakarta. Bahkan catatan buruk bagi sejarah ibu kota.
Bila tak menemui kendala, rencananya DPRD DKI Jakarta akan melaksanakan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019 melalui sistem paripurna kehadiran anggota.
"Wagub tidak hanya berperan sebagai backup bagi gubernur, tetapi juga memiliki tugas kekhususan dan membawahi beberapa dinas secara langsung. Perannya krusial," kata Syarwi saat dihubungi, Senin (8/7/2019).
"Tentu yang kita tunggu-tunggu adalah paripurna yang tidak lagi ditunda-tunda. Kalau tidak dibikin rumit, tanggal 22 Juli nanti seharusnya Jakarta sudah memiliki wagub baru. Kasihan kan, sudah tujuh bulan lebih warga Jakarta tidak memiliki wagub sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri. Jangan sampai terjadi kecelakaan sejarah terburuk," lanjutnya.
Menurut Syarwi, seharusnya DPRD tidak perlu berlama-lama untuk menetapkan wagub dari dua kandidat partai pengusung utama Partai Gerindra dan PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
"Tidak ada alasan untuk menolak dua nama cawagub karena keduanya sudah melalui prosedur yang ditetapkan. Jadi tinggal itikad baik dari DPRD saja untuk memilih wagub baru. Jangan malah berbelit-belit dengan cerita panitia khusus (pansus), dua calon yang tidak akan diterima, dan pengajuan nama cawagub baru," katanya.
Menyoal pansus, wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari partai Gerindra, M. Taufik, menjelaskan hadirnya pansus untuk membuat tata tertib pemilihan, membentuk panitia pemilihan, dan mengatur saksi.
"Dibuat seperti itu agar semuanya teratur sesuai dengan mekanisme pemilihan," kata M. Taufik.
Meski demikian, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago tidak memungkiri adanya permainan elite tingkat tinggi dengan banyak kemungkinan di balik belum ditetapkannya wagub bagi Gubernur Anies.
Baca Juga: Gerindra: Kemungkinan Sandiaga Balik Jadi Wagub DKI Tak Dilarang Regulasi
"Tidak menutup kemungkinan ada permasalahan internal partai pengusung yang belum clear, lobi-lobi dengan pihak elite yang kurang mulus, peran partai-partai lain yang memang berniat mengadang, atau bahkan bisa saja ada yang mendesain agar Anies tidak memiliki wakil," ujar Syarwi.
Ia menambahkan akan mudah bagi lawan-lawan politik untuk menjatuhkan Gubernur Anies dengan pertimbangan kinerja yang tidak maksimal karena tidak memiliki wakil. (Antara)
