Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menegaskan, Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang melegalisasi poligami usulan DPR Aceh belum dipastikan bisa disahkan.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, rancangan qanun itu masih harus melewati sejumlah tahapan persetujuan.
Hingga kekinian, kata dia, Kemendagri belum bisa merespons rancangan qanun itu karena belum menerima pengajuan dari Pemprov Aceh.
"Pemprov Aceh belum mengirimkan laporan tertulis kepada Kemendagri, harusnya gubernur yang melaporkan," kata Bahtiar saat dihubungi Suara.com, Selasa (9/7/2019).
Kalaupun sudah dilaporkan, Kemendagri tidak serta merta bisa membahas peluang persetujuan. Sebab, harus ada naskah akademik soal qanun itu seandainya sudah terimplementasi.
”Panjang prosesnya. Kalau gubernurnya setuju, lanjut pembahasannya. Kalau gubernurnya tidak setuju, ya tidak bisa lanjut.”
Untuk diketahui, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam sudah menyerahkan draf qanun atau peraturan daerah mengenai keluarga yang salah satunya mengatur tentang diperbolehkannya poligami kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Dalam draf tersebut, Pemerintah Aceh merancang aturan mengenai ketentuan poligami secara terperinci.
Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musannif mengatakan dalam qanun tersebut diatur jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki.
Musanif mengemukakan, dalam draf qanun itu seorang pria hanya boleh menikah dengan empat perempuan. Jika ingin menikah lagi, maka harus menceraikan salah satu istri yang telah dinikahinya.
TERPOPULER
