Suara.com - Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang terdiri dari gabungan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo masih belum memastikan siapa-siapa saja yang kebagian jatah kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, KIK akan berkomunikasi ihwal paket kursi pimpinan MPR dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena pimpinan MPR yang terdiri dari satu kursi ketua dan empat kursi wakil ketua, harus terdiri dari unsur anggota DPR dan anggota DPD.
"Sama juga dengan posisi di MPR, di mana ada unsur DPR dan DPD tentu Koalisi Indonesia Kerja akan bicara dengan DPD, pimpinan kelompok-kelompok di DPD untuk secara konsensus membentuk formasi calon pompinan MPR," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).
Terkait apakah KIK akan mengajak serta partai oposisi untuk membahas kursi pimpinan MPR tersebut, Johnny menyarankan agar gabungan partai oposisi juga melakukan hal serupa yang dilakukan KIK. Hanya saja pembicaraan itu harus dibuat terpisah tidak bergabung bersama KIK.
Ya kalau supaya demi pemilihan di MPR berlangsung dengan baik, lebih bagus Koalisi Indonesia Adil Makmur membentuk formasinya dengan kelompok DPD dan KIK membetuk formasinya dengan DPD. Sehingga ada pemilihan, jangan sampai semuanya bergabung-gabung," kata Johnny.
Namun, ia tak menutup kemungkinan bila pada akhirnya baik partai koalisi pemerintah atau partai oposisi akan menentukaan secara bersama-sama dengan DPD ihwal siapa yang akan menduduki kursi pimpinan MPR.
"Tetapi diskusi masih cair. Diskusinya masih cair, pembicarannya masih dinamis. Untuk kegotongroyongan politik tentu semua ruang kita buka demi kebaikan bangsa," kata Johnny.
