Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta PAN tidak berkoalisi dengan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin. PAN diharapkan tetap mengambil sikap sebagai partai oposisi untuk mengimbangi partai koalisi pemerintahan yang sudah gemuk.
Salah satu pendiri PAN itu beranggapan pihak oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia untuk mengontrol kinerja pemerintahan.
"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (koalisi)," kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong," lanjutnya.
Namun, PAN sendiri belum menentukan sikap resmi akan bergabung di koalisi Indonesia Kerja atau menjadi oposisi di pemerintahan 2019-2024. Keputusan itu baru terjawab saat mereka menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juli atau Agustus 2019.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan dalam Rakernas nanti mereka akan mempertimbangkan arah politik mereka selama lima tahun mendatang.
Dia menyebut kondisi arah politik PAN saat ini berbeda jika dibandingkan dengan 2014 lalu dimana koalisi pendukung pemerintah menjadi "minoritas" di parlemen sehingga mereka memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja.
"Nah, saat ini berbeda, koalisi yang memenangkan Jokowi dan Maruf Amin sudah mayoritas jadi tidak ada keperluan bagi PAN untuk menyebrang dan menguatkan posisi Pemerintah di Parlemen," jelasnya.
PAN menjadi salah satu partai yang diisukan akan angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Momen kedekatan antara Ketua PAN Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI dengan Presiden Joko Widodo kerap dikaitkan masyarakat bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja.
Baca Juga: Isi Surat Prabowo ke Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi
