Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan partainya siap gabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo - Ma'ruf Amin jika memang diperlukan.
Meski demikian, Didi mengatakan, oposisi tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi selaku presiden terpilih.
"Kalau saya pribadi posisi di luar pemerintahan sangat bagus dalam rangka check and balances, itu sangat bagus sekali. Tepati ya kita lihat saja ke depan," kata Didi dalam diskusi bertajuk 'Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
"Artinya partai Demokrat itu kalau memang diperlukan juga, tapi kan ini sepenuhnya hak prerogatif presiden siap dalam posisi apapun," sambungnya.
Didi mengklaim sikap Demokrat baik sebelum maupun setelah Pilpres 2019 pada dasarnya yakni selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Didi lantas mencontohkan bagaimana ketika Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan baik menyambut undang Jokowi untuk meredakan situasi politik yang sempat memanas pasca Pilpres 2019.
"Jadi Demokrat mengambil posisi bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini dikedepankan," ujarnya.
Untuk itu, Didi pun menepis adanya anggapan pertemuan antar AHY dan Jokowi sebagai manuver politik. Sebab, apa yang dilakukan AHY maupun kader Demokrat menurutnya selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan.
"Jadi sekali lagi kalau ada yang bilang manuver sama sekali tidak tepat ya, tapi lebih pada apa yang dilakukan mas AHY maupun kader Demokrat yang lain," katanya.
Baca Juga: Jokowi Divonis Bersalah, Istana Siapkan Pengacara Negara Hadapi Putusan MA
"Di dalam kerangka berkomunikasi di dalam dan di luar pemerintahan saat ini adalah untuk merajut kembali kebersamaan, merajut kembali bingkai persatuan dan kesatuan agar Indonesia kedepan paling tidak 5 tahun kedepan bisa baik dan lebih baik lagi," ucapnya.
