Suara.com - Kasus pembatalan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang dianulir Pemkab Solok Selatan, Sumatera Barat terus bergulir. Bahkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) turun tangan dalam memperjuangkan hak Romi tersebut.
Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nyimas Aliah mengatakan pihaknya tidak akan mentolerir sedikitpun kekerasan terhadap perempuan seperti diskriminasi yang dialami oleh Dokter Romi.
"Kami juga ingin mengingatkan Pemkab Solok Selatan terkait hak disabilitas," katanya kepada awak media seperti dilansir Klikpositif.com - jaringan Suara.com pada Minggu (28/7/2019).
Lantaran itu, Nyimas berjanji pihaknya akan memfasilitasi Dokter Romi untuk kembali mendapatkan haknya sebagai ASN sesuai dengan tes yang telah dilaksanakan.
"Kami akan melaksanakan rapat konsolidasi dengan pihak kementerian terkait," lanjutnya.
Menurutnya, rapat konsolidasi tersebut akan dilaksanakan Senin 29 Juli 2019 di Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada pukul 09.00 WIB.
"Kami ingin megadvokasi terkait hak perempuan disabilitas seperti yang dialami oleh Dokter Romi," lanjutnya.
Sebelumnya, Dokter Romi Sopfya Ismael, seorang dokter penyandang disabilitas di Sumatera Barat, mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang karena dibatalkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pelaporan tersebut dilakukan pada Selasa (23/7/2019) sekira Pukul 10.00 WIB.
Baca Juga: Kasus Dokter Romi, Pemprov Sumbar Ancam Lapor Bupati Solsel ke Pusat
Romi mengemukakan kasus yang dialaminya tersebut seperti diberitakan Klikpositif.com - jaringan Suara.com. Kisah tersebut berawal saat mengikuti tes CPNS pada Desember 2018 lalu sebagai Dokter Gigi di daerah Solok Selatan (Solsel) - Sumbar.
"Saya lulus dengan nilai terbaik saat mengikuti tes CPNS, tetapi tiba-tiba status saya sebagai ASN dibatalkan karena alasan saya disabilitas," ujarnya.
