Suara.com - Partai Gerindra hingga kini belum menyatakan diri untuk bergabung dengan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kalau partai koalisi pendukung Jokowi - Maruf Amin tidak setuju, maka sulit bagi Gerindra untuk dapat ikut bergabung.
JK mencontohkan hal itu dengan sebuah pernikahan. Menurutnya, apabila sepasang kekasih ingin menikah, tentu harus mendapatkan restu dari keluarga.
Serupa dengan itu, maka Gerindra juga harus mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi pendukung Jokowi - Maruf Amin yang berjumlah sembilan partai.
"Karena kalau mau kawin kan harus ada persetujuan yang kawin dan keluarga dekat. Anggaplah partai itu keluarga dekat. Kalau keluarga tak setuju, ya susah juga kawin," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Namun, kembali lagi kesepakatan berkoalisi itu berada di tangan Jokowi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga koalisi. JK malah menganggap kalau Prabowo sudah berkoalisi khususnya dengan PDI Perjuangan.
Hal itu terjadi saat Prabowo maju sebagai wakil presiden mendampingi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009.
"Kalau Gerindra - PDIP kan sudah pernah berkoalisi. Malah 2009 berpasangan, Ibu Mega presiden, Prabowo wakilnya. Bahwa itu berkoalisi, bukannya tak mungkin. Sudah pernah," ujarnya.
"Tentang apakah itu Gerindra masuk koalisi, itu terserah Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan juga koalisi pemerintah yang ada," tandasnya.
Baca Juga: Bupati Kudus 2 Kali Korupsi, JK: KPK Belum Berhasil Bikin Pejabat Insaf
