REGIONAL:
Suara.com - Partai Gerindra yang mengincar kursi ketua MPR periode 2019-2024 harus bersaing dengan partai lain di koalisi Jokowi maupun partai di luar pemerintah yang menginginkan posisi sama.
Sejumlah nama elite dari Partai Gerindra sudah mencuat untuk diusung menjadi ketua MPR. Satu di antaranya adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga menjabat Wakil Ketua MPR saat ini.
Namun keinginan Gerindra tersebut perlu melihat posisinya yang berada di luar koalisi parpol pendukung Jokowi. Karena bukan tidak mungkin, posisinya tersebut bakal menjegal Gerindra.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Gerindra harus mencapai kata sepakat akan rekonsiliasi terlebih dahulu, jika memang benar-benar mendambakan kursi ketua MPR.
Gerindra harus bisa mengambil hati parpol koalisi Jokowi. Namun hal itu dinilai Ujang tidaklah mudah, sebab partai-partai tersebut juga mengincar posisi ketua MPR.
"Iya begini poinnya yang pertama kan rekonsiliasi jika rekonsiliasi itu terjadi kemungkinan Gerindra untuk menduduki kursi ketua MPR bisa terbuka. Cuma persoalannya apakah partai koalisi Jokowi ini kan resistance, menolak, sekarang ini kan terjadi kompromi-kompromi di situ," ujar Ujang kepada Suara.com, Rabu (24/7/2019).
"Jadi dengan rekonsiliasi akan terjadi kompromi tapi syaratnya tadi, jika rekonsiliasi terjadi sudah semakin terbuka Gerindra menginginkan ketua MPR begitu kan," sambung Ujang.
Ujang berujar, sulit bagi Gerindra jika pada akhirnya partai tersebut tidak mencapai kata sepakat dalam rekonsilasi. Gerindra mau tidak mau harus mengubur harapannya untuk mengambil alih posisi ketua MPR yang saat ini dipegang oleh PAN dengan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan.
"Tapi jika tidak rekonsiliasi sulit namanya Gerindra mendapatkan kursi itu karena bagaimana pun kontruksinya kan kontruksi Jokowi-Maruf ini kan lebih dominan 60 persen lebih kekuatan di parlemen kan. Tapi ketika rekonsiliasi bisa semakin mencair tergantung nanti kesepakatan politik yang terjadi di antara mereka begitu," tutur Ujang.
Terkait rekonsiliasi Gerindra dengan koalisi Jokowi, Ujang melihat pertemuan antara Ketua Umum Gerinda Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarputri menjadi bagian dari rekonsiliasi, setelah sebelumnya Prabowo bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo di stasiun MRT pada Sabtu (13/7/2019).
Megawati sebagai salah satu ketum parpol pendukung Jokowi sekaligus politikus senior patut dihargai keberadaannya. Itu pula, kata Ujang yang menyebabkan Prabowo akan menemui Megawati guna membicarakan kelanjutan rekonsiliasi.
"Ya tentu pasti, pasti (rekonsiliasi). Pertemuam Sabtu lalu antara Jokowi dan Prabowo itu kan membuka pintu rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu kan tidak akan bergerak, tidak akan berjalan jika tidak mendapat restu koalisi partai Jokowi-Maruf," kata Ujang kepada Suara.com, Rabu (24/7/2019).
"Salah satu katakanlah pemimpim koalisi di situ adalah Bu Mega, jadi mau tidak mau, suka tidak suka mesti minta restu dulu dan bertemu dulu dengan tokoh-tokoh senior di situ," katanya.
TERPOPULER