Suara.com - Simpang siurnya informasi jumlah pengungsi di Kabupaten Nduga membuat Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar dilakukan pendataan ulang.
Langkah itu diminta dilakukan untuk mendapatkan data valid mengenai jumlah pengungsi di kabupaten tersebut, setelah beredarnya kabar pengungsi di Nduga ada yang meninggal dari media sosial.
Lukas mengatakan kini pendistribusian bantuan bagi pengungsi di Kabupaten Nduga sudah dilakukan OPD terkait.
"Pada intinya Dinas Sosial Provinsi Papua sudah bergerak dan mendistribusikan bantuan bagi para pengungsi di Kabupaten Nduga," katanya seperti diberitakan Antara pada Selasa (30/7/2019).
Menurut Lukas, permasalahan konflik yang terjadi di Nduga seharusnya bisa ditangani sejak dini dengan langkah yang tepat sehingga tidak berlarut-larut.
Senada dengan Lukas Enembe, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan penanganan permasalahan di Kabupaten Nduga tidak hanya dilakukan secara sepihak, namun harus secara komprehensif.
"Bukan hanya persoalan penarikan pasukan semata, sehingga kini Dinas Sosial masih melakukan pendataan untuk memperoleh data yang valid di mana selanjutnya ditangani secara komprehensif," katanya.
Sekadar diketahui, penyebab mengungsinya warga di Kabupaten Nduga pada awalnya adalah dengan adanya kasus penembakan pada Desember 2018 yang menewaskan 18 orang di Kali Yigi maupun Kali Aurak, Distrik Yall, Kabupaten Nduga.
Berawal dari kasus penembakan ini, warga di Kabupaten Nduga pun akhirnya mengungsi di lima kabupaten yang berbatasan dengan wilayah tersebut di antaranya Puncak, Lanny Jaya, Jayawijaya.
Baca Juga: Kemensos: 53 Orang Pengungsi Nduga Meninggal
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Papua, jumlah pengungsi yang tersebar di beberapa daerah tersebut mencapai 8 ribu jiwa. (Antara)
