Suara.com - Polemik kasus yang menimpa Dokter Romi Syofpa Ismael, aparatur sipil negara (ASN) yang dibatalkan meski lulus tes CPNS 2018 di Pemkab Solok Selatan (Solsel) Sumatera Barat, mulai menemukan solusi.
Solusi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Solsel Yulian Efi seperti dilansir Klikpositif.com-jaringan Suara.com pada Kamis (1/8/2019).
Yulian mengemukakan Romi akan mengisi satu formasi kosong sisa CPNS 2018 jalur disabilitas.
"Hasil rapat di Jakarta bersama Kemendagri dan Kementerian terkait, untuk drg Romi akan masuk jalur khusus. Namun kami tetap ajukan dua untuk dokter gigi pada CPNS 2019 ini," ujarnya saat menghadiri jumpa pers dua daerah di Sumbar lepas status tertinggal (Pasbar dan Solsel).
Dalam kesempatan tersebut, Yulian mengemukakan awal pembatalan kelulusan Romi diakui karena mengambil jalur umum dalam seleksi CPNS 2018 silam. Dengan kondisi tersebut, ia mengemukakan ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi dan setelah melalui mekanisme yang cukup panjang tim panitia seleksi daerah memutuskan membatalkan kelulusan Romi.
"Bukan tidak bisa disabilitas ikut jalur umum, boleh. Tetapi, tentu harus terpenuhi syarat umum tersebut seperti syarat jasmani. Disitu awal mula pembatalan, bukannya kami tidak peduli disabilitas," ujarnya.
Dia juga menyampaikan, penyelesaian persoalan Romi sebagai bukti pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan hak masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.
"Satu sisi, persoalan ini menjadi perbaikan dan evaluasi pusat dalam penerimaan CPNS kedepan," tukasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan persoalan tersebut akan selesai seiring diangkatnya Romi mejadikan PNS. Diakuinya, saat ini sedang diusahakan secepatnya untuk diangkat.
"Kalau sudah diangkat selesai masalah, Pemkab Solsel sudah komit menyelenggarakan. Kami minta drg Romi untuk bersabar dan drg Lili (pengganti drg Romi) jangan di-bully dia sudah disanksi. Mudah-mudahan keduanya jadi PNS," ujarnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Romi mengadukan persoalan pembatalannya menjadi ASN meski lulus tes di lingkungan Pemkab Solsel. Romi yang mengadukan kasusnya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyebut adanya diskriminasi yang dilakukan pemkab setempat, lantaran pembatalannya menjadi ASN karena dirinya menyandang disabilitas.
Kasus diskriminasi ini terus bergulir, puncaknya Romi menghadap Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengadukan nasibnya. Sementara itu, Bupati Solok Selatan dipanggil Ombudsman Sumbar untuk diminta keterangan mengenai kasus tersebut.
TERPOPULER
