REGIONAL:
Suara.com - Mencari sosok Menteri Hukum dan HAM untuk periode ke-2 masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidaklah mudah.
Untuk membantu tugas presiden terpilih tersebut, Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) pun berkontribusi melakukan survei siapa calon Menkumham untuk periode 2019-2024.
Survei yang dilakukan sejak 21 Mei hingga 3 Agustus 2019 ini berhasil mendapatkan 1145 responden yang berdasarkan one vote one IP Address.
Dari hasil survei yang didapat, karakteristik usia responden terbanyak berasal dari kalangan milenial. Yakni usia 18-34 sebanyak 442 responden, usia 45-54 tahun 338 responden dan 50 tahun ke atas 297 responden.
Untuk jenis kelamin responden dalam survei ini terbanyak, yakni laki-laki dengan 581 responden, perempuan 128 responden, dan 19 responden tidak memilih.
Kemudian untuk pekerjaan responden saat ini, pegawai swasta menduduki peringkat pertama terbanyak yakni 597 responden.
Kemudian, disusul pelajar/mahasiswa 117 responden, PNS 224 responden, pegawai BUMN 39 responden, tidak bekerja 100 responden, advokat dan notaris 53 responden.
"Untuk calon Menkumham periode 2019-2024 pilihan generasi milenial dan netizen, di urutan pertama bercokol nama Mahfud MD (mantan ketua MK) yang meraih suara 474 responden, disusul Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej dengan perolehan 260 suara responden," kata juru bicara AMPHI, Hans di REQ Space, Jakarta.
Sementara urutan ketiga ada nama Dr Zainal Arifin Mochtar dengan 130 suara responden, disusul nama Haris Azhar (direktur eksekutif Lokataru) 69 suara responden.
Nama Mahfud dan Eddy OS Hiariej juga sebelumnya masuk radar calon Jaksa Agung yang diidam-idamkan generasi muda. Bahkan mereka mengalahkan nama-nama jaksa internal Kejaksaan Agung.
Menurut Hans, generasi milenial memilih sejumlah nama tersebut lantaran berkompeten dan bisa membawa perubahan di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selain itu juga anak muda Indonesia butuh Menkumham yang jujur dan cakap dalam menjalankan amanah yang diberikan Presiden Jokowi dan rakyat," kata dia.
Alasan itu disampaikan, karena kinerja Menkumham Yasonna Laoly masih dianggap kurang greget.
"414 responden berpendapat buruk dan kurang kinerja menteri Yasonna. Responden menginginkan Menkumham yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang hukum, perundang-undangan," ujarnya.
Pihaknya berharap, hasil survei ini bisa menjadi bahan masukan Jokowi-Ma'ruf dalam memilih menteri di Kabinet Kerja II. Sekaligus mendengarkan aspirasi rakyat, khususnya generasi milenial.
TERPOPULER
