TMP Kalibata Hampir Penuh, Jimly Minta Pemprov DKI Carikan Lahan Baru

Suara.com - Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa Jimly Asshiddiqie mengatakan kapasitas Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kalibata, Jakarta Selatan sudah hampir penuh. Untuk itu, ia melaporkan pada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Seusai pertemuan, Jimly mengatakan kapasitas Taman Makam Pahlawan (TMP) saat ini sudah tersisi 10.015 makam dari kapasitas 10.939 makam. Jimly memperkirakan dalam kurun waktu tiga tahun TMP Kalibata sudah penuh.

"Sekarang jumlah yang sudah terisi di Kalibata itu ya, 10.015 makam. Daya tampung kalibata itu 10.939 makam. Jadi yang tersisa tinggal 924 makam," ujar Jimly.

Jimly menjelaskan, setiap tahun rata-rata ada 200 orang dimakamkan di Kalibata, sehingga dalam kurun waktu tiga tahun diperkirakan akan penuh.

"Jadi menurut perhitungan, kalau normal tinggal 3 tahun lagi penuh. Nah kalau ini matinya bareng, saya bercanda tadi, 'wah ini habis pak'," ujar Jimly.

Jimly kemudian menyarankan pada Pemprov DKI ataupun pemerintah daerah perlu mencari alternatif untuk mencari lahan TMP.

Ia menyebut Pemerintah DKI saat ini tidak memiliki TMP. Sebab TMP Kalibata di bawah kewenangan pemerintah pusat.

"Jadi pemerintah harus mulai memikirkan mengenai alternatif untuk TMP. Nah kebetulan di seluruh provinsi ada TMP yang dikelola oleh pemda, provinsi. Kecuali DKI, DKI tidak punya," katanya.

Oleh karena itu, mantan Ketua MK itu meminta Pemerintah Provinsi DKI mulai memikirkan untuk mencari lahan TMP di DKI seperti yang ada Provinsi lainnya.

"Jadi perlu mulai dipikirkan bahwa pemda provinsi untuk membuat TMP sendiri, seperti semua provinsi yang lain. Karena (TMP) Kalibata ini sudah kapasitasnya tinggal tiga tahun lagi," tandasnya.

Kepala Negara kata Jimly, juga memberikan arahan agar memperketat pemberian gelar-gelar pahlawan maupun penghargaan-penghargaan Bintang Maha Putra agat lebih selektif.

"Bukan karena jabatan seseorang dia diberi penghargaan, tapi karena dia telah bekerja mengabdi, beyond the call of duty. Jadi lebih dari tugas formalnya sebagai pejabat," katanya.

"Jadi kalau dia hanya karena jabatannya dipertimbangkan diberikan bukan bintang tetapi ada penghargaan dalam bentuk yang lain, mungkin bintang jasa, tapi untuk bintang mahaputra itu kan ada pengetatan," Jimly menambahkan.