REGIONAL:
Suara.com - Hubungan masyarakat (humas) kementerian dan lembaga maupun daerah, dulu hanya sekadar menyampaikan informasi kepada publik, tapi kini humas juga bertugas mengelola informasi.
Apa bedanya?
Menurut Febri Diansyah, Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Juru Bicara KPK, pengelola informasi juga bertugas menjawab harapan publik.
"Kontrol informasi harus ada di humas, dengan catatan bahwa informasi itu benar dan berorientasi pada pelayanan publik. Niat bekerjanya, yang saya kira harus berada dalam cara berpikir, bekerja karena ada yang mempercayai kita di instansi atau jabatan apa pun," ujar nya, dalam "Piala Humas Jabar 2019", di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jabar, Jumat (9/8/2019).
Dalam mengelola informasi itu, Febri mengatakan penting bagi humas untuk menentukan isi konten dan audiensi. Ketika dua hal itu usai, humas bisa membuat strategi komunikasi turunan, yakni memilih tools atau saluran yang digunakan untuk masing-masing target sasaran.
"Ini memang perlu agak sistematis, agar lagi-lagi, kerja humas tidak terjebak hanya sekadar menyampaikan informasi saja," tambah Febri.
Kepada Humas Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) dan 27 kabupaten/kota di dalamnya, dia minta ada standardisasi dan penentuan arah dari tugas kehumasan, terutama mengembangkan interaksi dengan masyarakat.
"Karena itu membuat kredibilitas pemerintah daerah ada dan bisa dipercaya. Harapannya, dari forum-forum seperti ini (Piala Humas), ada sharing pengalaman, dan perlu ada semacam kesepakatan bersama untuk standardisasi fungsi humas dalam konteks pelayanan publik," tambahnya.
Saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sendiri mencapai 85 persen. Itu tak lepas dari cara pandang humas KPK dalam melihat peran informasi publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pekerjaan yang dilakukan.
"KPK bertanggung jawab pada publik. Jadi bukan sosialisasi keberhasilan, tapi lebih dari itu, (yakni) mempertanggungjawabkan uang yang diberikan kepada masyarakat untuk apa saja," ucap Febri.
"Apa yang dimau publik? Kami yakin, bukan soal kepala daerah buka acara seremonial, bukan juga sambutan. Humas bukan fungsi satu arah, tapi dua arah. Semakin pejabat berinteraksi dengan masyarakat, akan semakin bagus. Media sosial jadi sarana untuk itu," imbuhnya.
Apalagi, Febri menambahkan, saat ini masyarakat punya pesimisme yang berlebihan terhadap pemerintah. Untuk itu lewat sarana yang ada, humas harus membuat agar instansi lebih bersentuhan dengan masyarakat, sehingga bisa menjawab persoalan yang ada.
"Saya yakin betul, kepala daerah akan mendukung kalau humas punya kepedulian pelayanan terhadap masyarakat, sehingga informasi akan fokus pada bagaimana masyarakat merasakan kehadiran dari pemerintah daerah tersebut," kata Febri.
"Ujungnya, penikmat terakhir tetap saja pimpinan daerah atau di instansi itu, karena masyarakat percaya, masyarakat merasa terlayani. Ini yang menjadi harapannya, yaitu agar bisa menjadi cara pandang bersama untuk unsur pimpinan daerah sekaligus karyawan atau pejabat di bidang humas," tegasnya.
Terkait PR Summit Piala Humas Jabar 2019, Febri mengatakan, acara ini bagus sebagai ajang bagi insan humas untuk menempatkan posisi sebagai bagian yang krusial dalam pelayanan informasi publik.
"Perlu ada perhatian serius dari unsur pimpinan daerah untuk menempatkan humas sebagai tools dari public accountability ke masyarakat. Jadi bukan sekadar menyampaikan apa yang sudah dilakukan pejabat di daerah," tutupnya.
Selain PR Summit, Piala Humas Jabar 2019 juga memberikan apresiasi terhadap insan humas dan protokol se-Jabar yang berprestasi dalam pembangunan visi "Jabar Juara Lahir Batin", dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur Jabar dan Wagub Jabar, Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum.
TERPOPULER