Dipanggil ke Istana, Jokowi Minta Kesediaan Adian Napitupulu Jadi Menteri?

Suara.com - Adian Napitupulu, politikus PDIP, dikabarkan sudah dipanggil Presiden Jokowi ke istana untuk ditanyakan kesiapannya menjadi menteri dalam kabinet mendatang.

Namun, ketika dikonfirmasi, Adian mengakui dipanggil Jokowi ke istana. Tapi dia masih enggan membeberkan isi pembicaraan antara dirinya dan Jokowi.

Ia hanya bergeming sambil menghindari pertanyaan saat awak media mewawancarainya di sela-sela Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).

"Cuma dipanggil doang, iye. Sudahlah bos," kata Adian yang meminta wartawan tak menanyakan lanjut ihwal pertemuannya, Jumat (16/8/2019).

Sejumlah pertanyaan wartawan soal pertemuan dan sinyal menjadi menteri akhirnya tak satu pun yang ditanggapi serius oleh Adian.

"Janganlah (jangan tanya), tolonglah, tolong please. Nanti ada waktunya, kita jelaskan terbuka," ujar Adian.

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat menghadiri halal-bilahalal bersama kelompok aktivis reformasi 1998 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019) sore sempat menyinggung nasib para pegiat demokrasi.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut belum ada aktivis 1998 yang menjabat sebagai Menteri.

Jokowi menuturkan, meski sudah 21 tahun reformasi aktivis 98 yang terjun ke dunia politik baru menjabat sebagai anggota DPR hingga kepala daerah.

"Yang kedua, yang berkaitan dengan aktivis 98, ini adalah pelaku sejarah, memang sebagian besar sudah menjabat Bupati, DPR Wali Kota atau jabatan lain, tapi saya juga mendengar ada yang belum, saya lihat di Menteri belum," kata Jokowi.

Sontak peserta halal-bihalal langsung menyerukan nama politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu yang menjadi ketua pelaksana kegiatan halal-bihalal kepada Jokowi.

Meski nama Adian sudah disebut peserta, Jokowi enggan menyebut nama siapa yang akan cocok menjadi Menteri dari aktivis 98.

"Saya tidak ingin menyebut nama dulu, tapi tadi ada yang nyebut Adian Adian, saya tidak ingin menyebut nama, inisial pun saya enggak mau (sebutkan)," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, Aktivis 98 sebenarnya berpotensi memangku jabatan di pemerintahan seperti di jabatan BUMN ataupun di Duta Besar dengan melalui proses dan kompetensi yang mumpuni.

"Bisa saja kenapa tidak dengan kemampuan yang ada bisa saja misalnya tidak hanya di Menteri, bisa saja di Duta Besar, bisa saja di BUMN," tegas Jokowi.