Suara.com - Terdapat kejadian yang memilukan saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 74 Republik Indonesia (RI) di Pantai Maju atau Pulau D hasil reklamasi. Kejadian tersebut adalah seorang nelayan yang diusir oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pantauan Suara.com di lokasi, nelayan dengan kapal tradisional kecilnya itu mencoba berlabuh di pinggir pantai pulau buatan itu. Namun, petugas Satpol PP tersebut menghampiri nelayan tersebut.
Petugas yang tidak diketahui namanya itu meminta agar nelayan tersebut tidak menepi di lokasi itu. Alasannya, karena Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan meninjau lokasi nelayan setelah memimpin upacara HUT RI itu.
"Pak geser dulu, Bapak (Anies Baswedan) mau ke sini," ujar Petugas Satpol PP kepada nelayan tersebut.
Nelayan tersebut lantas kembali mengambil tongkat dayung dan bergegas menjauh dari bibir pantai. Ia terlihat menjauh sekitar 50 meter dari lokasi sebelumnya.
Namun, petugas Satpol PP tersebut terlihat tidak puas. Ia malah meminta agar nelayan mendayung lebih jauh lagi.
"Woy pak, geser pak. Geser lagi," teriak petugas tersebut kepada nelayan.
Nelayan itu akhirnya kembali mendayung untuk menjauhkan kapal kecilnya dari lokasi upacara. Tanpa menengok, ia terus menjauh sampai akhirnya tak terlihat lagi.
Ironinya, kejadian ini menunjukan kebalikan dari perkataan Anies soal alasannya mengadakan upacara di Pulau buatan itu.
Baca Juga: Tak Sia-sia Bersolek dari Subuh, Istri Menhan Dapat Sepeda dari Jokowi
Diberitakan sebelumnya, Anies mengaku sengaja memilih pantai maju atau pulau D hasil reklamasi teluk Jakarta untuk upacara 17 Agustus karena memiliki tujuan sendiri. Anies mengaku upacara itu menandakan lahan reklamasi adalah milik negara.
Menurut Anies, dulu, pulau hasil reklamasi seperti diprivatisasi karena tidak sembarang orang boleh memasukinya. Bahkan pulau-pulau buatan itu terkesan hanya dimiliki oleh pihak swasta.
"Bahkan media pun masuk ke sana tidak bisa, dijaga ketat seakan-akan itu milik pribadi, seakan-akan milik swasta," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Rabu (14/8/2019).
Anies mengklaim saat ini kesan tersebut sudah berubah. Masyarakat secara bebas disebutnya bisa keluar-masuk lokasi pulau hasil rekmalasi tersebut.
"Kita ubah kawasan itu menjadi kawasan milik republik Indonesia, yang seluruh warga negara bisa masuk ke kawasan itu," kata Anies.
