Suara.com - Presiden Jokowi telah mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur, yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
Diketahui, kawasan tersebut terdapat Konservasi hutan yaitu Bukit Soeharto atau Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, nantinya kawasan tersebut tidak akan diganggu, namun akan diperbaiki atau direhabilitasi.
"Justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto. Sedangkan hutan lindung yang ada di Kalimantan Timur tidak akan diganggu," ujar Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Tak hanya itu, Bambang menyebut luas lahan di lokasi tersebut yakni seluas 180 ribu hektare.
Namun, kawasan induk ibu kota akan dimulai dari 40 ribu hektare terlebih dahulu. Setelah itu diperluas hingga 180 hektare.
"Separuhnya adalah ruang terbuka hijau, termasuk hutan lindung. Hutan lindung tidak akan diganggu," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut luas lahan yang ditawarkan ke pemerintah awalnya 250 ribu hektare di kawasan Bukit Soeharto. Namun, Jokowi telah mengumumkan tanah negara di kawasan tersebut sekitar 180 ribu hektare.
"Sebenarnya lahan yang saya ancar-ancar tawarkan ke pemerintah itu 250 ribu. Tadi presiden umumkan sekitar 180 ribu. Tapi saya kira harus dilakukan," ucap Isran.
Baca Juga: Ada Tiga Cluster Infrastruktur Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Isran juga meyakini pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur akan berdampak positif bukan hanya di Kalimantan, tapi provinsi lainnya.
Sebab kata Isran, Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat.
"Dampak positifnya, bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, namun semua provinsi. Di Kalimantan ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat. Ini suplai dari bahan baku bangunan seperti batu yang kualitas bagus," tuturnya.
