Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menyindir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang protes dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Teddy Gusnaidi lewat cuitan yang diunggah akun Twitter @TeddyGusnaidi.
Penulis buku Seandainya Saya Presiden tersebut menyebut bahwa ASN tidak layak mengajukan protes karena mereka bekerja untuk pemerintah.
Meski begitu, protes tersebut dimaklumi bila mempertimbangkan keluarga.
Tapi kalau tidak sependapat dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), para ASN harus ingat dengan komitmen mereka saat dilantik.
Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang, ASN wajib patuh dengan aturan pemerintah dan siap ditugaskan dimanapun.
"Kalau ada ASN yang merasa berat pindah ke Kaltim karena ada alasan keluarga, itu wajar. Tapi kalau keberatan karena tidak suka dengan kebijakan Jokowi, baca lagi kewajiban ASN di UU ASN, yaitu patuh pada pemerintah yang sah dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI," cuit @TeddyGusnaidi, Senin (26/8/2019).
Cuitan Teddy Gusnaidi sontak memancing reaksi warganet. Tak sedikit dari mereka yang memberikan balasan satire seperti ini.
"Masak kalah sama karyawan swasta. 'Bersedia ditempatkan dimanapun'. Kalau menolak tinggal resign dan shake hand, gitu aja kok repot," tulis @brongto.
Baca Juga: Presiden Umumkan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim
"Kalau menurut aku mending pensiun dini aja. Biar diganti dengan yang baru-baru toh masih banyak pengangguran di negara kita," kata @Ricky32098017.
Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru.
"Saya ingin menyampaikan, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan kepada para Anggota DPR-RI.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Presiden Jokowi.
