Suara.com - Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, resmi ditahan oleh KPK. Iwa ditahan setelah menjalani pemeriksaan sekitar 7 jam sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta, pada Jumat (30/8/2019).
Iwa Karniwa mengaku siap bersikap kooperatif untuk membantu KPK mengungkap kasus Meikarta dalam penyelidikan lanjutan.
"Saya sudah menjalankan sesuai dengan statement saya tempo hari akan mendukung proses hukum dan saya mendukung KPK untuk pemberantasan korupsi. Dan Alhamdulillah tadi udah mendapatkan pemeriksaan secara baik dan profesional oleh penyidik dan saya akan ikuti proses," kata Iwa saat keluar dari Gedung KPK mengenakan rompi oranye di Jalan Kuningan Persada, Jumat (30/8/2019).
Sementara Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan tersangka Iwa Karniwa akan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan, Guntur, Jakarta Selatan.
Yuyuk kemudian berharap Iwa bisa bekerjasama dengan KPK untuk mengungkap kasus suap proyek Meikarta agar bisa menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman.
"Kami ingatkan agar tersangka kooperatif sehingga bisa dipertimbangkan sebagai alasan meringankan. KPK juga sedang mendalami informasi lain yang diterima dari masyarakat terkait yang bersangkutan selama menjadi Sekda," kata Yuyuk.
Dalam kasus suap Meikarta ini, KPK menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta, dalam hal ini Iwa berperan untuk memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi (RDTR). RDTR sendiri penting untuk membangun proyek Meikarta.
Untuk mengurus RDTR itu, Iwa diduga menerima uang senilai Rp 900 juta dari mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.
Uang dari Neneng itu sampai ke tangan Iwa melalui sejumlah perantara seperti legislator Kabupaten Bekasi Soleman dan Anggota DPRD Jawa Barat Waras Waras Wasisto.
Baca Juga: Pemeriksaan Perdana Status Tersangka, Sekda Jabar ke KPK Pakai Batik
Atas perbuatannya Iwa disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain Iwa KPK juga menetapkan Eks Presdir Lippo Cikarang Bartholomeus Toto sebagai tersangka. Toto diduga berperan sebagai penyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memuluskan pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta.
Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
