Demi Kedamaian Tanah Papua, Semua Pihak Diminta Menahan Diri

Suara.com - Menanggapi insiden saling serang antar warga usai amuk massa yang terjadi di Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019), anggota DPR Papua John NR Gobai meminta semua kelompok masyarakat menahan diri. Gobai meminta semua pihak menjaga kedamaian Papua.

Seruan yang sama juga disampaikan Aliansi Demokrasi untuk Papua melalui siaran persnya pada Minggu (1/9/2019).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai meminta semua pihak di Papua menahan diri dan tidak terjebak dalam aksi saling balas yang akan memperpanjang konflik sosial di Papua.

"Saya mohon jangan mencoba untuk memperpanjang konflik sosial dengan saling membalas, menyerang orang Papua ataupun membuat stigma yang negatif terhadap orang Papua," kata Gobai seperti dilansir Jubi, Minggu (1/9/2019).

Gobai meminta seluruh kelompok masyarakat di Papua dapat memahami perjuangan orang Papua dalam melawan rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua. Terlebih, orang Papua dalam kurun waktu yang panjang dan terus menerus mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Melalui aksi unjukrasa anti rasisme di berbagai kota, termasuk yang berlangsung di Jayapura pada 19 Agustus dan 29 Agustus lalu, orang Papua memperjuangkan harga diri dan martabatnya.

“Namun, aksi itu dirusak oleh kelompok tertentu dan oknum tertentu yang ingin merusak kedamian tanah Papua,” katanya.

Gobai menegaskan semua orang tidak menginginkan adanya kerusuhan dan penjarahan. Gobai mengingatkan, pola kerusuhan yang sama pernah terjadi di Jakarta pada 1998, dan hingga kini tidak pernah terungkap siapa dalang dibalik kerusuhan itu.

“Dalam situasi ini maka kami meminta agar [semua pihak] tetap tenang dan izinkan pihak keamanan kendalikan kota dan selesaikan konflik sosial dengan penegakkan hukum positif,” ujar dia.

Gobai juga menegaskan polisi harus segera mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap Michael, mahasiswa yang tertembak saat polisi mengamankan bentrokan antar warga di Abepura pada Minggu dini hari. Ia juga meminta polisi menindak orang yang melakukan pengepungan di sebuah asrama di Abepura.

“Pemeritah harus segera menggelar pertemuan rekonsiliasi antar masyarakat. Saya meminta agar kita sama-sama mencari siapa penyusup yang masuk di tengah tengah aksi massa. (Penyusup itu) merusak perjuangan mahasiswa Papua dan masyarakat papua,” ujarnya lagi.

Secara terpisah, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Ones Suhuniap mengatakan unjuk rasa melawan rasisme dan praktik kolonialisme Indonesia di West Papua bukan dilakukan untuk memusuhi kelompok warga tertentu di Papua. Suhuniap menyatakan perjuangan itu semata-mata demi menuntut hak politik orang Papua.

“Kami meminta segera hentikan politik adu domba antar warga dengan dalil NKRI harga mati,” katanya.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Minggu, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menyesalkan, prihatin dan sangat berduka atas peristiwa amuk massa yang pada 29 Agustus 2019, berikut bentrokan antar warga yang terjadi sesudahnya.

ALDP menegaskan, polisi telah salah menangani unjukrasa anti rasisme maupun reaksi yang muncul pasca unjukrasa yang berkembang menjadi amuk massa itu.

“Bahwa aksi massa yang terjadi pada Kamis 29 Agustus 2019 telah menimbulkan praktek anarkis khususnya terhadap unit-unit usaha warga perorangan, sehingga menimbulkan kerugian, penderitaan dan korban jiwa. Bahwa aksi tersebut telah menimbulkan reaksi spontan dari warga atau masyarakat korban,” tulis ALDP.

ALDP menyesalkan amuk massa yang terjadi pada Kamis. Akan tetapi ALDP juga menilai reaksi yang dilakukan oleh kelompok warga atau masyarakat korban telah pula melampaui batas-batas kewajaran, hingga jatuhnya korban jiwa.

ALDP mengingatkan, jika rangkaian peristiwa tersebut tidak ditangani dengan tepat, rangkaian peristiwa itu dapat mewariskan luka di antara para korban. Jika kekecewaan dan kemarahan makin meluas, isu dan aktor-aktor yang terlibat makin banyak sehingga penanganan pun akan menjadi lebih rumit.

“ALDP menyerukan agar berbagai pihak dapat menahan diri, menghindari perilaku diluar batas kemanusian dalam berekspresi ataupun merespon berbagai hal yang terjadi. Para tokoh komunitas berbagai etnis dan agama harus mengambil peran aktif untuk membangun komunikasi di komunitas masing-masing ,dan membangun koordinasi dengan berbagai lintas etnis dan agama untuk membangun suasana yang lebih tenang. Pemerintah menghindari pendekatan kekuasaan. Pemerintah harus mengedepankan penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak kepada siapapun sebagai pelaku aksi kekerasan, serta mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat, memprovokasi atau menjadi aktor dibalik peristiwa itu," demikian ALDP.