Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim transisi menyusul disahkannya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK oleh DPR pada Selasa (16/9/2019).
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, tim transisi ini nantinya bertugas menganalisis setiap materi di dalam Undang-undang KPK yang baru dan menyesuaikannya dengan kondisi KPK saat ini.
"Pimpinan telah membentuk tim transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah disahkan di paripurna tersebut, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di penindakan ataupun pencegahan dan unit lain yang terkait, serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan," Febri menjelaskan dalam keterangannya, Rabu (17/9/2019).
KPK melihat ada sejumlah perubahan aturan yang berbeda dengan poin-poin yang disampaikan presiden sebelumnya, dan perubahan tersebut dinilai bisa memperlemah kerja KPK.
"Untuk mencegah efek yang terlalu buruk ke KPK, kami segera menyisir setiap pasal dan ayat yang ada di UU tersebut," ujar Febri.
Sebelumnya, revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah disahkan DPR melalui sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Sidang itu hanya dihadiri 80 orang dari total 560 wakil rakyat.
Tingkat kehadiran hanya 80 orang tersebut berdasarkan penghitungan awak media, yang melakukan peliputan di ruang sidang.
Sementara berdasarkan klaim pemimpin sidang paripurna, ada 289 orang yang sudah menandatangani daftar hadir.
Baca Juga: Jubir: Kondisi KPK Serba Sulit
