Suara.com - Era revolusi industri 4.0 memberikan tantangan yang tidak ringan di sektor kesehatan. Selain bonus demografi yang melimpah, tantangan lain juga terdapat pada ranah inovasi teknologi pelayanan kesehatan.
Demikian dikemukakan Sekjen Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama), AAGN Ari Dwipayana. Fakta tersebut jugalah yang mendorong para pemerhati kesehatan masyarakat menggelar Seminar III Pra-Munas Kagama bertajuk “Kesehatan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0”, di Gedung Eks DPRD Sulawesi Utara, Jalan Pemuda Nomor 6, Kota Manado, Sulawesi Utara, hari ini, Kamis (19/9/2019).
Menurutnya, pola hidup yang tidak sehat mendorong meningkatnya penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan diabetes.
“Tata kelola lingkungan yang buruk menjadi catatan, seperti polusi udara, air, limbah berbahaya, dan beracun. Ini bisa menimbulkan masalah kesehatan,” ujar Ari.
Seminar tersebut merupakan rangkaian Seminar Nasional di Lima Kota Lima Pulau, yaitu Balikpapan, Semarang, Manado, Medan, dan Bali. Munas XIII Kagama sendiri akan dilaksanakan di Bali pada 14 - 17 November 2019.
Pada Munas yang akan datang, Presiden Joko Widodo, dijadwalkan hadir dan membuka acara secara resmi.
Menurut Ari, pemerintah telah mendorong inovasi layanan kesehatan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, supaya lebih cepat dan menjangkau seluruh daerah di Indonesia.
Upaya itu dilandasi oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Program yang dicanangkan antara lain, mempercepat peningkatan akses kesehatan, misalnya pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine), atau e-kesehatan.
Pemerintah, kata Ari, juga telah menyiapkan Strategi Nasional e-Kesehatan dalam Permenkes 46/2017. Ada 7 komponen penentu keberhasilan penerapan e-Kesehatan, yaitu kepemimpinan, strategi dan investasi, pelayanan, standar dan kapabilitas, infrastruktur, kebijakan, dan tenaga kerja.
"Di China, misalnya, sudah ada klinik tanpa mempekerjakan tenaga medis. Pelayanannya cepat, 1 menit konsultasi, 1 jam kemudian obat sudah diterima pasien. Lalu bagaimana dengan Indonesia?" tanya Ari.
Titik tolaknya adalah teknologi terus berkembang. Ari menyebut, teknologi yang maju namun terjangkau, tidak menyebabkan jurang kesenjangan, mesti semakin murah, mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, serta diterima oleh masyarakat dan profesi kesehatan.
"Kemajuan teknologi mesti diimbangi dengan regulasi yang adaptif, kolaboratif, menjunjung tinggi etika, edukasi kepada masyarakat, profesi kesehatan serta regulator," tambah Ari lagi.
Menurutnya, salah satu hasil kerja nyata pemerintah dalam inovasi teknologi pelayanan kesehatan yaitu sistem informasi berbasis komputasi oleh BPJS Kesehatan.
"Kalau dulu, pasien datang mencatat manual, sekarang dengan sistem komputasi yang terintegrasi dengan data dari Kementerian Dalam Negeri, pasien tak perlu mencatat dengan mengulang-ulang. Caranya simpel. Tinggal unduh aplikasi mobile JKN berbasis IOS atau Android, kita bisa mengisi data dari mana saja, dan terintegrasi. Lebih mudah dan cepat. Di dalamnya juga ada info-info terupdate soal BPJS Kesehatan. Ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan" kata Ari.
Menurutnya, masyarakat perlu turut serta merefleksikan kondisi dan kesiapan sektor kesehatan Indonesia guna menghadapi revolusi industri 4.0. Dengan demikian, visi Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, Indonesia Maju bisa segera diwujudkan dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah.
TERPOPULER
