Suara.com - LSM pemerhati lingkungan Greenpeace mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Hal itu ditujukan agar seluruh agenda negara terfokus ke penanggulangan karhutla.
Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan kerhutla yang terjadi tahun ini tak jauh berbeda dengan karhutla hebat yang terjadi 2015 lalu, keduanya berada dalam fenomena perubahan iklim el nino dimana musim panas lebih panjang ketimbang musim hujan.
"Yang paling penting sekarang bagi negara adalah negara harus segera menetapkan ini sebagai bencana nasional, dengan menetapkan status bencana nasional maka seluruh resource atau sumber daya harus kesana bantu," kata Kiki saat ditemui di Hotel Oria, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Kiki juga menyayangkan sikap pemerintah yang menolak bantuan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Siangpura, bahkan bantuan dari provinsi lain seperti DKI Jakarta juga ditolak.
"Apa yang membuat pemerintah tak mau menerima bantuan, padahal sebenarnya ini karena asapnya datang ke kuala lumpur ya, mungkin orang-orang Malaysia berdoa asapnya turun ke Jakarta, kalau ke jakarta siapa tahu presiden lebih aware," jelasnya.
Lebih lanjut, dia khawatir jika karhutla yang terjadi tahun ini dianggap sebagai kebakaran biasa maka masyarakat yang terkena dampak karhutla tahun 2015 lalu akan semakin parah kesehatannya.
"Menurut keterangn dokter di UI, itu kalau dia menghirup udara asap baru bisa 15 tahun bersih paru-parunya," kata Kiki.
