Array

Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Demokrat: Selama Tujuannya Baik

Sabtu, 05 Oktober 2019 | 14:22 WIB
Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Demokrat: Selama Tujuannya Baik
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsuddin saat diskusi Polemik yang bertajuk "Perppu Apa Perlu" di D'Consulate, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (5/10/2019). (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsuddin menyebut partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

"Demokrat tadi saya bilang, langkah terbaik oleh Presiden Jokowi manakala ingin perbaikan ke depan, ingin memperbaiki RUU yang tidak aspiratif ini, kita dukung (Perppu) begitu," ujar Didi saat diskusi bertajuk "Perppu Apa Perlu" di D'Consulate, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Didi mengatakan, Partai Demokrat bakal mendukung Jokowi jika nantinya mengeluarkan Perppu KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Apalagi Perppu tersebut ditungu oleh kebanyakan masysrakat Indonesia.

"Partai kami akan dukung kalau Perppu tujuannya baik semuanya, tidak melemahkan KPK dan penegakan hukum yang kuat untuk korupsi kita dukung," jelas Didi.

Menurutnya, Partai Demokrat tidak sepakat dengan salah satu poin yang ada di UU KPK yang sudah disahkan DPR, yakni Dewan Pengawas. Karena itu, pihaknya tegas tidak menyetujui poin dewan pengawas.

"Sebagai contoh sikap Demokrat tegas sejak RUU ini kemarin dikeluarkan, salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah mengenai dewan pengawas. Demokrat tegas tidak menyetujui mengenai dewan pengawas," tutur Didi.

Menurut Didi, poin dewan pengawas yang ada di pengasahan UU KPK tersebut sangat subyektif. Ini diarenakan aturan tersebut menyebutkan dewan pengawas diangkat dari unsur pemerintah.

"Pasal ini yang mana dalam pasal ini dewan pengawas diangkat dari unsur presiden dari unsur pemerintah ini jelas akan bisa bias dan bisa kebabalasan timbul abuse of power," katanya.

"Oleh karena itu, ini salah satu pasal yang harus segera diperbaiki. Oleh karenanya ada jalan tadi Perppu untuk menunda berikan 1 2 tahun dan tidak ada yang dirugikan termasuk KPK," Didi menambahkan.

Baca Juga: Aher Dicecar KPK soal Izin Meikarta hingga Jabatan Iwa Karniwa

Didi kemuidan menyarankan agar Jokowi untuk berdialog dengan semua pihak dan mencari jalan terbaik.

"Tetapi tentu harus bicara juga dengan semua pihak, cari jalan yang terbaik. Dalam hal ini kan kita ingin mencapai hal yang terbaik seyogyanya tanpa kehilangan muka mungkin," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA Kelas 12 SMA Soal Matematika dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Inggris Kelas 9 SMP dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Beneran Orang Solo Apa Bukan?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pemula atau Suhu, Seberapa Tahu Kamu soal Skincare?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA: Soal Matematika Kelas 6 SD dengan Jawaban dan Pembahasan Lengkap
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Tahu Kamu Soal Transfer Mauro Zijlstra ke Persija Jakarta? Yuk Uji Pengetahuanmu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Fun Fact Nicholas Mjosund, Satu-satunya Pemain Abroad Timnas Indonesia U-17 vs China
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 10 Soal Matematika Materi Aljabar Kelas 9 SMP dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan John Herdman? Pelatih Baru Timnas Indonesia
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Otak Kanan vs Otak Kiri, Kamu Tim Kreatif atau Logis?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Apakah Kamu Terjebak 'Mental Miskin'?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI