Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Demokrat: Selama Tujuannya Baik

Dwi Bowo Raharjo, Ummi Hadyah Saleh

Sabtu, 05 Oktober 2019 | 14:22 WIB
Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Demokrat: Selama Tujuannya Baik
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsuddin saat diskusi Polemik yang bertajuk "Perppu Apa Perlu" di D'Consulate, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (5/10/2019). (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsuddin menyebut partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

"Demokrat tadi saya bilang, langkah terbaik oleh Presiden Jokowi manakala ingin perbaikan ke depan, ingin memperbaiki RUU yang tidak aspiratif ini, kita dukung (Perppu) begitu," ujar Didi saat diskusi bertajuk "Perppu Apa Perlu" di D'Consulate, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Didi mengatakan, Partai Demokrat bakal mendukung Jokowi jika nantinya mengeluarkan Perppu KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Apalagi Perppu tersebut ditungu oleh kebanyakan masysrakat Indonesia.

"Partai kami akan dukung kalau Perppu tujuannya baik semuanya, tidak melemahkan KPK dan penegakan hukum yang kuat untuk korupsi kita dukung," jelas Didi.

Menurutnya, Partai Demokrat tidak sepakat dengan salah satu poin yang ada di UU KPK yang sudah disahkan DPR, yakni Dewan Pengawas. Karena itu, pihaknya tegas tidak menyetujui poin dewan pengawas.

"Sebagai contoh sikap Demokrat tegas sejak RUU ini kemarin dikeluarkan, salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah mengenai dewan pengawas. Demokrat tegas tidak menyetujui mengenai dewan pengawas," tutur Didi.

Menurut Didi, poin dewan pengawas yang ada di pengasahan UU KPK tersebut sangat subyektif. Ini diarenakan aturan tersebut menyebutkan dewan pengawas diangkat dari unsur pemerintah.

"Pasal ini yang mana dalam pasal ini dewan pengawas diangkat dari unsur presiden dari unsur pemerintah ini jelas akan bisa bias dan bisa kebabalasan timbul abuse of power," katanya.

"Oleh karena itu, ini salah satu pasal yang harus segera diperbaiki. Oleh karenanya ada jalan tadi Perppu untuk menunda berikan 1 2 tahun dan tidak ada yang dirugikan termasuk KPK," Didi menambahkan.

baca juga

Didi kemuidan menyarankan agar Jokowi untuk berdialog dengan semua pihak dan mencari jalan terbaik.

"Tetapi tentu harus bicara juga dengan semua pihak, cari jalan yang terbaik. Dalam hal ini kan kita ingin mencapai hal yang terbaik seyogyanya tanpa kehilangan muka mungkin," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Amankan Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, Panglima: TNI Mendukung Kepolisian

Amankan Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, Panglima: TNI Mendukung Kepolisian

News | Sabtu, 05 Oktober 2019 | 13:42 WIB

Kenegarawan Jokowi Diuji soal KPK, YLBHI: Dengarkan Rakyat atau Parpol?

Kenegarawan Jokowi Diuji soal KPK, YLBHI: Dengarkan Rakyat atau Parpol?

News | Sabtu, 05 Oktober 2019 | 13:23 WIB

Di HUT ke-74 TNI, Jokowi: Anggaran Pertahanan Naik Jadi Rp 131 Triliun 2020

Di HUT ke-74 TNI, Jokowi: Anggaran Pertahanan Naik Jadi Rp 131 Triliun 2020

News | Sabtu, 05 Oktober 2019 | 13:01 WIB

Jokowi Siapkan Jabatan Baru untuk 450 Kolonel dan 300 Perwira Tinggi TNI

Jokowi Siapkan Jabatan Baru untuk 450 Kolonel dan 300 Perwira Tinggi TNI

News | Sabtu, 05 Oktober 2019 | 10:38 WIB

Terkini

Anak Bebas Main di Luar Seharian, Ini 5 Sunscreen yang Siap Melindungi!

Anak Bebas Main di Luar Seharian, Ini 5 Sunscreen yang Siap Melindungi!

Your Say | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:50 WIB

Punya Wajah Oval? Coba 10 Model Rambut Pria Ini Agar Penampilan Makin Rapi dan Menarik

Punya Wajah Oval? Coba 10 Model Rambut Pria Ini Agar Penampilan Makin Rapi dan Menarik

Your Say | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:40 WIB

Gedung Bapenda DKI Membara, Api Diduga Berasal dari Lantai 11 yang Tengah Direnovasi

Gedung Bapenda DKI Membara, Api Diduga Berasal dari Lantai 11 yang Tengah Direnovasi

News | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:38 WIB

Sepeda MTB Pacific Tranzline Berapa Harganya? Ini Seri, Spesifikasi dan Kelebihannya

Sepeda MTB Pacific Tranzline Berapa Harganya? Ini Seri, Spesifikasi dan Kelebihannya

Lifestyle | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:35 WIB

Life After Whale: Perpaduan Ilustrasi Spektakuler dan Sains yang Memikat

Life After Whale: Perpaduan Ilustrasi Spektakuler dan Sains yang Memikat

Your Say | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:30 WIB

Hutama Karya Raih 3 Gold Bintang 4, Program Sosial hingga Lingkungan Jadi Sorotan

Hutama Karya Raih 3 Gold Bintang 4, Program Sosial hingga Lingkungan Jadi Sorotan

News | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:27 WIB

Sering 'Pecah Kongsi', Haruskah Jabatan Wakil Kepala Daerah Dihapus? Ini Kata Pakar UGM

Sering 'Pecah Kongsi', Haruskah Jabatan Wakil Kepala Daerah Dihapus? Ini Kata Pakar UGM

News | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:23 WIB

Susah Baca Resep Dokter? Sekarang AI Bisa Menerjemahkannya dalam Hitungkan Detik!

Susah Baca Resep Dokter? Sekarang AI Bisa Menerjemahkannya dalam Hitungkan Detik!

Your Say | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:15 WIB

5 Cara Mengatasi Bibir Makin Menghitam Akibat Sering Pakai Lipstik

5 Cara Mengatasi Bibir Makin Menghitam Akibat Sering Pakai Lipstik

Lifestyle | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:15 WIB

Dilema Infrastruktur: Mengapa Akumulasi Kuota Data Bisa Memicu Kenaikan Harga Paket Internet?

Dilema Infrastruktur: Mengapa Akumulasi Kuota Data Bisa Memicu Kenaikan Harga Paket Internet?

Tekno | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:13 WIB

×