Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyatakan tidak mengetahui adanya tawaran dari istana kepada Partai Gerindra untuk masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jilid II.
"Saya belum tahu, belum tahu istana siapa yang dia maksud," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com pada Selasa (8/10/2019).
Ngabalin meminta agar Partai Gerindra tidak memainkan isu bergabungnya partai tersebut dalam koalisi Pemerintahan Jokowi.
"Tapi kalau dia main isu-isu begitu, harus jelas ngomongnya, jangan kaya buzzer enggak jelas, jangan seperti main di dunia maya. Itu kan ngomongnya jelas tuh," ucap Ngabalin.
Ngabalin menuturkan, Partai Gerindra diminta jangan senang dulu soal tawaran masuk ke kabinet Jokowi periode kedua. Lantaran itu, ia meminta kepada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap orang istana yang menawarkan kursi kabinet ke Gerindra.
"Kalau istana, istana siapa yang tawarin? Jangan GR (gede rasa) dulu supaya membuat publik jadi tidak jelas. Ngomong dong jelas-jelas siapa yang nawarin dia," katanya.
Ngabalin juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogratif untuk memilih orang-orang yang duduk dalam kabinet. Jokowi, kata Ngabalin, juga akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Wakil Presiden dan partai koalisi sebelum memilih siapa yang akan menjadi menteri.
"Jangan lupa hanya Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogratif, mungkin pertimbangan presiden akan bicara dengan wakil presiden, mungkin pertimbangan presiden akan bicara dengan partai koalisi," kata Ngabalin.
Lebih lanjut, Ngabalin meminta agar Gerindra tidak melempar isu yang tidak jelas.
Baca Juga: Akan Bahas Gabung Kabinet Jokowi, Gerindra Minta Jatah Mentan?
"Jadi enggak usah lempar-lempar isu enggak jelas, enggak karuan gitu, ngomong saja siapa yang tawarin dia. Supaya enak kita berkomentar, enak kita berbalas pantun itu enak," katanya.
Sebelumnya, Ahmad Muzani tak menampik adanya pembicaraan ihwal kemungkinan Gerindra bakal bergabung dengan koalisi atau masuk dalam pemerintahan Jokowi. Ajakan tersebut bahkan datang dari lingkup Istana.
"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan ada pemikiran di sekitar istana untuk itu," ucap Muzani, Senin (7/10/2019).
Terkait tawaran tersebut, Muzani mengatakan DPP Gerindra belum memberikan respons lebih jauh. Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto pun masih menimbang hal tersebut.
“Sampai sekarang Pak Prabowo sebagai ketua dewan pembina belum ambil keputusan tentang apakah kita mau berkoalisi atau kita berada di dalam oposisi," katanya.
