REGIONAL:
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin protes kepada Pemimpin Redaksi (Pemred) Koran Tempo terkait buzzer.
Ia menuding Tempo menggiring opini publik supaya memercayai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendalikan sendiri para buzzer pro-pemerintah.
"Budi, dengar baik-baik ini," kata Ali Ngabalin di program Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan tvOne pada Selasa (8/10/2019).
"Saya baca pelan-pelan ini. 'Presiden Joko Widodo harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya, yang sulit dipercaya keberadaannya tidak presiden ketahui, jika bukan ia kendalikan.' Kalimat apa itu yang Anda maksudkan? Kawanku, berikanlah pencerahan kepada rakyat Indonesia. Kenapa Anda mengambil satu kesimpulan dan Anda memberikan kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo mengendalikan buzzer-buzzer bayaran itu?" lanjutnya.
Ia menilai, tulisan dari Tempo itu merupakan kejahatan yang telah mencederai nama kepala negara.
Dirinya juga meminta Tempo untuk tak menyampaikan bantahan, melainkan mengubah sikap dan tidak memakai kuasa media untuk menyerang presiden.
Meski begitu, Budi Setyarso tetapi diberi waktu untuk menanggapi pernyataan Ali Ngabalin itu oleh Presiden ILC Karni Ilyas.
Budi Setyarso menegaskan, media yang ia pimpin tak pernah memiliki niat buruk dalam memproduksi artikel.
Terlebih, kata dia, pers memang memiliki fungsi untuk mengutarakan kritik terhadap pemerintahan.
"Kami melakukan fungsi ini tidak berdasarkan niat buruk mencederai kepala negara. Ini adalah satu fungsi pers untuk selalu mengajukan kritik. Bahwa kalau bahasanya dianggap menyinggung, saya kira itu penafsiran dari setiap orang mungkin bisa berbeda-beda," ujar Budi Setyarso.
"Saya garisi, kami tidak pernah menulis sesuatu di media berdasarkan niat buruk karena itu memang diatur oleh Dewan Pers," imbuhnya.
Dalam program tersebut, wartawan senior itu juga telah menjelaskan bahwa tulisan dalam Opini Tempo memuat kritik supaya Jokowi menertibkan para pendukungnya agar tidak menebarkan narasi negatif yang disinformatif.
Ia juga mengutip pemberitaan CNN, yang juga dilaporkan media lain, bahwa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aktivitas para buzzer pendukung Presiden Jokowi di media sosial justru merugikan kepala negara.
Dilaporkan SUARA.com sebelumnya, Jumat (4/9/2019), Moeldoko mengatakan, "Emosi yang terbangun dari para buzzer itu merugikan. Jadi ya yang perlu dibangun emosi positif lah."
"Betul ada statement dari Pak Moeldoko. Tidak ada sama sekali yang berbeda dengan statement di opini Tempo bahwa memang kita berharap Pak Jokowi menertibkan pendukung, sekali lagi pendukung, bukan menertibkan media sosial," terang Budi Setyarso.
Ia menambahkan, "Karena media sosial adalah hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasi politiknya, aspirasi apa pun yang sepanajng tidak melanggar hukum, itu dijamin oleh konstitusi kita."
TERPOPULER