Suara.com - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyampaikan laporan kerja selama lima tahun terakhir kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam laporannya, disampaikan adanya ketimpangan yang terlihat antara masyarakat golongan miskin dan masyarakat golongan kaya.
Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menjelaskan bahwa saat ini angka kemiskinan memang menurun. Akan tetapi ia tidak menampik kalau ketimpangan dalam masyarakat pun tidak bisa ditutupi.
"Kalau dilihat dari menurunnya gini (ratio) memang benar. Tapi gini ini adalah ketimpangan yang relatif. Sebetulnya kalau ketimpangan yang absolut, artinya yang paling miskin dibandingkan yang kaya, ini semakin sangat timpang," kata Bambang di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/10/2019).
Bambang kemudian membandingkan dengan negara lain. Ia menyebut kalau di Amerika pun kesenjangan tidak dapat dihindari, namun orang yang paling miskin masih bisa membeli mobil dan menyewa rumah.
Kondisi itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Bambang menuturkan, hampir setengah dari aset nasional justru dikuasai oleh hanya oleh satu persen orang di Indonesia.
"Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, jika naikan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," tuturnya.
Untuk memperbaiki masalah tersebut, Bambang menyebut akses kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus diperbaiki. Bagaimana masyarakat menengah ke bawah kata dia, bisa membeli dengan mudah. Selain itu juga mestinya ada luang lapangan pekerjaan yang baik.
"Ini harus penuhi dulu, sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik hinggga air bersih harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan," tandasnya.
TERPOPULER
