REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku pesimistis untuk mengungkap kasus megakorupsi bila UU yang baru diterapkan dalam pemberantasan korupsi. Sebab, dari aturan dalam UU KPK yang telah disahkan, lembaga antirasuah itu hanya memiliki waktu 2 tahun untuk menyelidiki dan menyidik sebuah kasus korupsi.
Kewenangan baru itu diatur dalam perubahan kedua UU tentang KPK pada Pasal 40 tentang penerbitan SP3. Dalam ayat 1 Pasal 40 menjelaskan bahwa lembaga antirasuah dapat menghentikan proses penanganan perkara jika tak kunjung rampung dalam waktu dua tahun.
"Kalau penanganan perkara di KPK dibatasi waktunya dua tahun, mungkin kasus seperti TPPU atau kasus seperti TCW (Tubagus Chaeri Wardana) ini tidak mungkin terbongkar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (10/10/2019).
Selain kasus TPPU Wawan, kasus besar lainnya yang kemungkinan sulit ditangani karena terbatasnya waktu penanganan itu adalah korupsi proyek e-KTP, BLBI. Menurutnya, adanya aturan itu, KPK tak mungkin bisa menuntaskan kasus korupsi dalam waktu dua tahun.
"Seperti kasus KTP elektronik, BLBI, korupsi di sektor kehutanan, pertambangan, atau kasus lain yang butuh perhitungan kerugian keuangan negara yang signifikan, atau kasus besar yang bersifat lintas negara, itu tidak mungkin atau katakanlah sulit untuk selesai dalam waktu dua tahun," ujar Febri.
Febri menyebut bahwa sejumlah poin -poin RUU KPK dapat melemahkan lembaga antirasuah terkhusus untuk mengungkap kasus besar. Menurutnya, kasus korupsi yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime membutuhkan kekhususan untuk menanganinya.
"Sementara untuk kasus tindak pidana umum saja tak ada batas waktu gitu. Nah ini yang kami lihat ada pertentangan antar satu dan yang lain. Sehingga kami menyimpulkan pada saat itu, ini ada salah satu poin yang sangat beresiko melemahkan KPK," ujar Febri.
Maka itu, KPK mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat mengeluarkan Perppu guna menolak RUU KPK yang tak lama lagi resmi menjadi Undang-Undang.
"Kalau soal Perppu, kita serahkan saja pada presiden. Karena itu kan domain presiden. Apakah misalnya presiden cenderung akan mendengar suara dari Parpol yang sebagian tidak mau ada Perppu, atau cenderung mendengarkan puluhan ribu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang menyampaikan eksplisit di demonstrasi," tutup Febri.
TERPOPULER