Sindir Perhutani, Jokowi: Jangan Sampai Kolonial Dari Kolonial

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh
Sindir Perhutani, Jokowi: Jangan Sampai Kolonial Dari Kolonial
Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial diterima Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (10/10/2019). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Jokowi meminta Perum Perhutani tidak mempersulit masyarakat yang mendapatkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial.

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (10/10/2019).

Dalam sambutannya, Jokowi meminta Perum Perhutani tidak mempersulit masyarakat yang mendapatkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Sebab, kata Jokowi, masih ada keluhan dari masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan lahan walau sudah mendapat surat keputusan (SK).

"Saya bicara apa adanya. Perhutanan sosial ini ada yang sudah banyak menerima manfaat tapi ada yang sudah dikasih SK namun di bawah belum jalan. Benar," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Menurut Jokowi, penyebabnya karena tidak terkoordinasinya antara pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan dengan Perum Perhutani.

"Karena belum sambungnya antara KLHK dan Perhutani. Tapi yang di bawah, ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Saya pas ke daerah, pak, ini SK-nya enggak bisa jalan di lapangan," katanya.

"Ya memang itu lah, kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat bukan hanya sehektare dua hektare," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut dari data yang ada hingga 1 Oktober 2019, pemanfaatan perhutanan sosial di Pulau Jawa sampai 25 ribu hektare. Sedangkan untuk program perlindungan kemitraan telah diberikan yaitu sekitar 150 hektare.

"Saya mau cek saja. Program ini harus jalan terus. Karena target kita bukan angka yang kecil. Tadi disampaikan 12,7 juta (hektare), karena ini sudah dibuat peta indikatif perhutanan sosial 12,7 juta hektare, bukan angka yang kecil, angka yang gede banget. Tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dan peraktik di lapangannya tidak segampang itu," kata dia.

"Di bawah juga ada birokrasi kita, Perhutani, yang ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima," katanya.

Tak hanya itu, Jokowi mengaku memahami persoalan yang terjadi terkait pemberian penguasaan lahan kepada masyarakat. Bahkan, ia menyindir pihak-pihak yang terganggu karena sudah menikmati program tersebut.

"Saya ngerti, saya tiap hari ke desa, saya tiap hari ke bawah, ya tahu. Dan merasa terganggu karena kenyamanan sudah lama dinikmati. Saya mau selesaikan nanti khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Perhutani, harus selesai ini, harus selesai," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan kepada Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna bahwa zaman telah berubah. Ia tak ingin Perum Perhutani menggunakan cara lama memimpin Perhutani.

"Dirutnya mungkin tidak, tapi di bawahnya diselesaikan. Jangan sampai Perhutani masa lebih kolonial dari kolonial. Saya merasakan kok. Saya merasakan itu. Kan sudah bicara bapak ibu sekalian waktu ke bawah. Saya merasakan itu, suara itu, saya dengar, jangan dipikir enggak tahu enggak dengar, saya dengar," ucap Jokowi.

Karena itu, Jokowi akan berdialog dengan Dirut Perum Perhutani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

"Saya mau bicara dengan pak dirut plus jajarannya. Karena di bawah yang saya lihat berbeda dengan yang kita bicarakan," katanya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS