REGIONAL:
Suara.com - Eks Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih mengaku diperintah Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng untuk membantu pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan dalam mengurus terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pernyataan itu disampaikan Eni seusai merampungkan pemeriksaan di KPK sebagai saksi untuk Samin Tan yang menjadi tersangka dalam kasus suap proyek tersebut.
"Saya sebagai anggota DPR, anggota fraksi, komisi tujuh, saya mendapatkan tugas dari ketua fraksi saya waktu itu," ujar Eni di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019).
Menurutnya, alasan penyidik KPK kembali menanyakan keterangannya dalam sidang saat dirinya masih masih berstatus terdakwa dalam kasus PLTU Riau-1. Dalam keterangannya di sidang, Eni mengaku Mekeng merupakan orang yang memperkenalkannya dengan Samin Tan.
"Itu, ditanyakan (penyidik) memang karena itu sudah yang lalu juga kan, sudah ditanyakan dan itu sudah jelas dalam persidangan saya yang lalu," ujar Eni.
Diketahui, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga telah mencekal Samin Tan ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Sementara, Mekeng juga ikut dicekal ke luar negeri masih berstatus sebagai saksi.
Dalam perkara ini, Samin Tan meminta pertolongan kepada Eni untuk mengurus permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah, antara PT AKT yang telah diakusisi oleh perusahaan milik Samin Tan dengan Kementerian ESDM.
Eni yang menjadi terpidana kasus suap proyek PLTU Riau-1 diduga menyanggupi permintaan Samin Tan dengan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM.
Eni disebut meminta uang Rp 5 miliar kepada Samin untuk membantu biaya kampanye suaminya di Temanggung, Jawa Tengah. Eni disebut menerima uang Rp 5 miliar, dari Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali, yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp 4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp 1 miliar.
TERPOPULER