Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak ingin komentar lebih jauh soal Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang dianggap tidak transparan oleh berbagai pihak. Anies menyebut ada penggiringan opini.
Anies tidak menyebutkan opini seperti apa yang digiring kepada masyarakat terkait masalah ini. Namun, ia tidak terima pihaknya disebut tidak transparan soal rancangan anggaran tersebut.
"Belum bangun saja sudah bilang enggak transparan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019).
Pihak Pemprov sendiri sebelumnya juga sudah membantah tidak transparan karena sudah mengunggah dokumen KUA-PPAS 2020 ke website. Namun ketika diperiksa, di website bappeda.jakarta.go.id, dokumen tersebut belum diunggah.
Ketika dikonfirmasi soal hal tersebut, Anies hanya mengelak. Ia menganggap hal tersebut tidak perlu dibahas karena hanya bertujuan menggiring opini yang tidak baik.
"Sudahlah itu penggiringan opini, enggak sehat, jadi enggak usah (dibahas)," jelasnya.
Sebelumnya, berbagai anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 kerap menuai kontroversi di tengah masyarakat. Karena itu fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta meminta agar informasi KUA-PPAS transparan.
Anggaran yang kerap dianggap kontroversi di antaranya adalah penggadaan antivirus, renovasi rumah Gubernur DKI, sanitasi, dan lainnya. Tanggapan atas berbagai program itu menuai pro dan kontra karena anggarannya dinilai terlalu besar.
Anggota DPRD dari fraksi PSI, William Aditya Sarana menganggap kontroversi itu adalah hal yang baik. Karena uang yang digunakan merupakan milik warga Jakarta dan harus dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Uji Coba Tahap Dua Jalur Sepeda, Anies: 23 KM Rasanya Jauh Tapi Tak Terasa
"Saya sangat senang dengan dialektika yang terjadi membahas APBD 2020 di masyarakat, kenapa? Karena ini bukan uang Anggota DPRD atau uang Gubernur DKI," ujar William dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2019).
