Suara.com - Program rumah DP 0 rupiah menjadi salah satu program yang disorot oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta setelah Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur selama dua tahun. Gerindra DKI menyatakan masih belum puas dengan program tersebut.
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif mengatakan sebenarnya program-program yang dijanjikan Anies selama masa kampanye sudah dijalankan. Namun salah satu program unggulannya, rumah DP 0 rupiah dinilai berjalan lamban.
"Sudah terealisasi cuma ada yang saya sebut pelambatan misalnya program DP 0 rupiah," ujar Syarif saat dihubungi, Kamis (17/10/2019).
Program tersebut dinilai lamban karena eksekusi yang seharusnya dilakukan tahun 2018 meleset dari target. Bahkan jumlah unit rumah yang tersedia, kata Syarif juga di bawah harapannya.
"Pas HUT DKI harusnya kita berharap tahun 2019 akhir ini kita sudah dapat 2.000 unit tapi tidak tercapai," tuturnya.
Syarif menganggap hambatan yang membuat kebijakan inj lamban adalah soal pengadaan lahannya. Menurutnya harga tanah yang sudah mahal di Jakarta membuat pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sulit dalam menyesuaikan anggaran.
"Tanah di DKI ini agak sulit harganya sehingga kalau dipaksa beli lahan yang mahal tifak bisa disubsidi itu yang menyulitkan," jelasnya.
Selain itu, faktor lainnya adalah skema pembayaran. Pihak Pemprov, kata Syarif, harus menggandeng bank bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menentukan skema yang tepat.
"Ini DP 0 rupiah terkait OJK jadi harus memang sama-sama bisa mendorong OJK dengan pemda bisa jalan bareng," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Rumah DP 0 Rupiah, Ferdinand: Bikin Sesak Nafas karena Sempit
