Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang dilakukan KPK.
JK mengapresiasi kinerja KPK yang kini tengah rajin melakukan OTT, namun ia berharap jangan sampai membuat sebuah ketakutan.
JK mengungkapkan kalau efek dari getolnya KPK melakukan OTT ialah banyak orang di daerah yang takut untuk mengambil keputusan. Padahal, menurutnya orang-orang di daerah tidak perlu takut, asalkan penghitungan anggarannya sesuai dengan kebutuhan.
"Sebenarnya enggak usah takut, harusnya pakai perhitungan dulu yang pas. Apalagi di daerah, kita apresiasi KPK hari ini, nangkep Wali Kota Medan," kata JK saat berpidato pada acara Dialog Bersama 100 Ekonom di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).
"(Pemberantasan) itu perlu, tapi, ada efeknya ketakutan. Ada baiknya tapi kehati-hatianya keterlaluan," sambungnya.
JK mengambil contoh ketakutan tersebut terjadi di yang dirasakannya ketika mengunjungi pelabuhan di Batam sebulan yang lalu. JK melihat pelabuhannya sudah tidak baik, bahkan ongkos untuk pengiriman barang dengan jarak 20 mil ke Singapura lebih mahal daripada ke Jakarta.
JK pun meminta pengelola untuk membeli crane agar mempermudah revitalisasi pelabuhan. Akan tetapi JK malah diminta untuk dibuatkan keputusan presiden (keppres) karena takut dianggap menyelewengkan anggaran.
"Saya minta beli crane paling mahal dan baik. Tapi saya diminta Keppres buat beli crane," ujarnya.
JK mengungkap ketakutan itu justru berimbas kepada pembangunan di daerah. Meski demikian, JK meminta kepada seluruhnya untuk tidak mengamini korupsi dibenarkan. Ia meminta tetap fokus bekerja yang lebih baik ke depan.
Baca Juga: Wapres JK Sebut Mewujudkan Perdamaian Paling Sulit, Tapi Berkesan
"Tapi kita enggak excuse soal itu. Kita harus bekerja lebih baek ke depan," tandasnya
"Harapan saya ya ketika peristiwa pemecatan beberapa anggota TNI ini hendaknya juga menjadi instrospeksi, menjadi kritik membangun agar komandan-komandannya yang berdarah-darah ini juga dihukum diadili. Jangan hanya prajurit yang diadili dihakimi tapi komandannya tidak."
